TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan ledakan smelter nikel masih terjadi lantaran pemerintah ogah melakukan audit. Sebelumnya diberitakan, pabrik smelter PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) di Kutai Kartanegara meledak dua malam berturut-turut pada Kamis-Jumat, 16-17 Mei 2024.

"Smelter yang eksisting harusnya diaudit satu-satu, tapi negara tidak hadir," kata Faisal ketika ditemui Tempo di kawasan Jakarta Selatan, Rabu, 22 Mei 2024.

Audit pun, menurut Faisal, mestinya dilakukan pemerintah tanpa menunggu insiden ledakan di pabrik smelter. Ia mengatakan, kelayakan peralatan mestinya sudah dibereskan ketika pemerintah memberikan izin usaha atau izin operasi ke perusahaan.

Sebelumnya, anggota Komisi VII Mulyanto juga mendesak pemerintah mengaudit seluruh smelter milik perusahaan Cina yang berada di Indonesia. Pasalnya, ia menilai, ledakan selama ini terus terjadi karena pemerintah lamban melakukan audit. Padahal, sejumlah insiden terjadi hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

Sebagai contoh, kebakaran smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) yang menyebabkan dua pekerja meninggal. Kemudian, insiden ledakan maut tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali yang merenggut nyawa 21 pekerja.

Ketika tidak ada korban jiwa pun, ledakan smelter berdampak pada warga sekitar pabrik. Misalnya dalam kasus teranyar di PT KFI yang membuat puluhan rumah warga rusak. Dari pengakuan salah satu warga Kelurahan Pendingin, Marjianto, rumah warga retakan terjadi lantaran jarak pabrik smelter ke permukiman hanya 21 meter.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mendesak pemerintah memastikan izin usaha industri smelter yang diberikan ke perusahaan memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, baik untuk karyawan maupun masyarakat. Mulyanto sekaligus meminta pemerintah mencabut izin perusahaan yang melanggar peraturan.

"Pemerintah seharusnya tidak ragu mencabut izin smelter yang terbukti mbalelo (membangkang)," kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat