Ini yang Naik dalam APBN Prabowo: Perlinsos, Pendidikan dan Kesehatan
Editor
Yudono Yanuar
Selasa, 21 Mei 2024 09:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi, yang akan berakhir Oktober 2024, mengusulkan APBN 2025 untuk pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kenaikan anggaran di sektor perlindungan sosial (Perlinsos), kesehatan dan pendidikan.
“Anggaran perlinsos pada 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513,0 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Jakarta, Senin, 20 Mei 2024.
Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp665,02 triliun. Anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun, naik dari APBN 2024 sebesar Rp185,2 triliun.
Anggaran Perlinsos yang pada 2024 sebesar Rp496,8 triliun, rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah, kata Sri Mulyani.
Adapun langkah yang akan ditempuh di antaranya mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.
Sementara angka kemiskinan ditargetkan turun ke level 7 persen hingga 8 persen, dari data terakhir 9,36 persen pada 2023. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,379-0,382.
Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dipatok pada kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 4,82 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibanding Februari 2023.
Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan sekitar 0,56 naik dari 0,53. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing di rentang 113-115 dan 104-105.
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun, lebih tinggi dari anggaran tahun ini sebesar Rp665,02 triliun.
“Kami menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi juga harus disertai peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Mulyani Indrawati.
Dana tersebut rencananya digunakan untuk peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Tidak dijelaskan apakah peningkatan gizi anak sekolah adalah program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Sementara anggaran kesehatan 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun. Adapun pada APBN 2024, nilai pagu bidang kesehatan ditetapkan sebesar Rp185,2 triliun.
Anggaran kesehatan bakal digunakan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di samping itu, juga untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
KEM-PPKF kali ini merupakan rancangan transisi, di mana pemerintahan saat ini membahas bersama DPR untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang.
Sri Mulyani memastikan desain fiskal dan asumsi makro yang tertuang dalam KEM-PPKF telah dikoordinasikan dengan tim pemerintah berikutnya, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kami terus berkomunikasi dengan tim maupun orang-orang yang ditunjuk oleh Pak Prabowo, sehingga apa yang kita tuangkan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi agar program dan prioritas pembangunan pemerintahan baru tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu,” ujar Sri Mulyani.
Dalam rancangan KEM-PPKF, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 ditargetkan berada pada rentang 2,45-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen dari PDB. Sementara belanja negara diperkirakan pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen PDB.
ANTARA
Pilihan Editor Sidang SYL Ungkap Dugaan Korupsi di Kementan: dari Durian Musang King sampai Honor Penyanyi Dangdut