TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga Sanga, Kutai Kartanegara, mengaku belum mendapat respons dari PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) pasca insiden ledakan pabrik smelter pada Kamis dan Jumat, 16-17 Mei 2024. Dilaporkan sebelumnya, ledakan pada Kamis membuat sejumlah rumah warga di sekitar pabrik retak. "Sementara masih seperti es batu yang masih dalam freezer. Adem," kata Marjianto, salah satu warga yang tinggal di dekat pabrik smelter PT KFI, Senin, 20 Mei 2024.

Sementara ini, kata Marjianto, warga masih merekap data warga dan mendokumentasikan dampak ledakan pabrik smelter kemarin. Namun, warga membuka peluang untuk kembali mendemo perusahaan dan menuntut kesepakatan yang pernah diteken saat demo sebelumnya dan belum direalisasikan. Misalnya, soal pemberian kompensasi dampak lingkungan, hingga dampak kebisingan dan polusi dari kegiatan pabrik.

Selama ini, warga terdampak debu dan kebisingan aktivitas pabrik lantaran jarak pabrik ke permukiman warga yang hanya sejauh 21 meter. Namun, kata Marjianto, tidak ada kompensasi yang diterima warga. Ketika ledakan terjadi kemarin, ia berujar setidaknya ada 20 rumah di RT 13 tempat tinggalnya yang retak. "Sebenarnya, smelter ini perizinannya tanpa membawa masyarakat," kata dia.

Bahkan, analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal pun disusun setelah pabrik smelter beroperasi. "Kata perwakilan KFI, Amdal sudah jadi. Namun, masyarakat dan tokoh di Pendingin belum melihat," tutur Marjianto.

Sementara itu, Owner Representative PT KFI M. Ardhi Soemargo menuturkan perusahaan saat ini menunggu tim kontraktor rekanan dari Jakarta untuk mengecek kondisi rumah warga. Ia berujar, tim akan datang besok dan perusahaan menjadwalkan pengecekan dimulai Selasa. "Kami menjadwalkan memulai pengecekan rumah atau bangunan warga terdampak dalam tiga hari, mulai 21 hingga 23 Mei 2024," kata Ardhi melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 20 Mei 2024.

Sebelumnya, Ardhi memastikan perusahaan bertanggung jawab atas insiden yang berdampak pada warga sekitar pabrik smelter PT KFI. "Jika memang (ada kerusakan) karena indisen tersebut, tentu akan bertanggung jawab."

Sebelum insiden ledakan, proyek pembangunan pabrik smelter nikel PT KFI telah menuai kontroversi. Laporan Tempo berjudul "Serampangan Proyek Pelebur Nikel Kutai Kartanegara" yang terbit pada 30 November 2023 lalu menyebutkan pembangunan smelter PT KFI diduga tanpa analisis mengenai dampak lingkungan atau Amdal. Hal tersebut kemudian dibenarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Rafiddin Rizal yang menyebut Amdal PT KFI saat itu masih dalam proses dan menunggu surat kelayakan untuk diterbitkan.

Sementara itu, Ardhi mengklaim perusahaannya telah mengantongi izin untuk membangun industri kertas pada 1996 di area yang kini dikelola PT KFI. Pihaknya berasumsi masyarakat sudah mengetahui keberadaan industri di area tersebut. Apalagi area itu sudah dipatok meski akhirnya menganggur selama 29 tahun. “Kami lakukan Amdal perubahan dengan nama KFI. Posisi sudah diterima tanpa terkecuali,” ujar Ardhi ketika ditemui di salah satu kedai kopi di Samarinda pada 24 Agustus 2023. Pada waktu itu, pihaknya sedang menunggu SKKL (surat keputusan kelayakan lingkungan) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pilihan editor: Rumah Warga Retak Imbas Ledakan Pabrik Smelter Nikel PT KFI, Perusahaan Janji Bertanggung Jawab