TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR buka suara soal rencana presiden terpilih, Prabowo Subianto bakal menganggarkan Rp 16 triliun per tahun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai rencana tersebut berpotensi stagnan atau mangkrak sebelum pembangunan IKN rampung total.

"Karena kalau mengandalkan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) potensi proyek putus di tengah jalan tinggi," katanya saat dihubungi, Minggu, 19 Mei 2024. Dengan anggaran Rp 16 triliun itu, menurut dia untuk pembangunan kota jauh dari cukup.

Trubus menuturkan bahwa pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat. Melainkan perlu juga dibangun pemukiman warga dan infrastruktur pendukung.

Ia mencontohkan megaproyek lainnya seperti pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK yang mendapatkan biaya dari para pengusaha.

Sementara untuk megaproyek IKN ini, Trubus mengatakan bahwa pemerintah bakal kesulitan mendapat investor untuk mendukung pembiayaan pembangunan IKN. Sebab, ujarnya, kondisi global menciptakan adanya polarisasi bagi negara-negara yang terbagi menjadi blok Amerika ataupun blok Cina.

Kondisi Indonesia yang tidak terlibat dalam blok apa pun membuat investor berpikir dua kali untuk mau membantu pembiayaan pembangunan IKN. "Investor kan sangat terpengaruh oleh polarisasi itu. Karena investasi kan jangka panjang, otomatis harus ada negara penjamin," ucapnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga mengatakan anggaran Rp 16 triliun per tahun cukup untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.

Pasalnya, infrastruktur utama sudah dibangun dan kontrak-kontraknya sudah sudah diteken. "Bendungan (Sepaku Semoi) sudah jadi. Sebagian jalan tol sudah masuk kontrak," kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 17 Mei 2024.

Lagipula, Danis menuturkan pembangunan IKN tidak bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia berujar, pembangunan IKN menggunakan duit APBN hanya mencapai 20 persen.

Sementara itu, 80 persen sisanya diharapkan dari investasi. "Yang jelas, (anggaran Rp 16 triliun) setiap tahun cukup," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo Subianto membeberkan strategi pemerintah untuk pembangunan IKN saat hadir di acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Prabowo meluruskan kabar soal prediksi biaya pembangunan IKN yang mencapai US$ 35 miliar atau sekitar Rp 501 triliun adalah untuk 25–30 tahun. Artinya, menurut Prabowo, beban biaya per tahun sekitar US$ 1 miliar atau bila dirupiahkan sekitar Rp 16 triliun (asumsi kurs Rp 16.027 per dolar AS). Ia pun memastikan bahwa APBN akan mampu membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Perekonomian Indonesia, anggaran kami dapat membayar itu,” kata Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan senior Haslinda Amin pada acara Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, Kamis, 16 Mei 2024, sebagaimana diikuti dari siaran langsung YouTube Bloomberg TV di Jakarta.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan