TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali memberikan saran kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dalam memilih calon menteri. Beberapa waktu lalu, ia minta agar Prabowo tidak membawa orang ‘toxic’ atau bermasalah ke dalam kabinetnya. Kini ia menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

"Janganlah ada menteri punya track record tidak bagus dimasukkan ke dalam (pemerintahan)," kata Luhut di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 15 Mei 2024.

Saran tersebut, menurut Luhut, diberikannya untuk memastikan pemerintahan berikutnya berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan.

Luhut juga sekaligus menjelaskan pernyataan dirinya beberapa waktu lalu agar pemerintahan selanjutnya tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke jajaran pemerintahan.

Luhut mengungkapkan pernyataan itu tidak ditujukan khusus kepada orang tertentu, namun disampaikan secara umum.

"Itu umum saja, ngapain Pak Prabowo memakai orang yang sudah tahu bermasalah. Banyak orang hebat, anak-anak muda," ucapnya.

Menko Marves itu berharap Prabowo selektif dalam memilih figur yang duduk di jajaran menteri untuk membantu tugas pemerintahan berikutnya.

Ia pun meyakini pendapatnya sejalan dengan pendapat Prabowo Subianto selaku presiden terpilih periode 2024-2029.

"Itu wajar saja, beliau juga sangat selektif. Saya kenal Pak Prabowo, dia kan ingin sukses juga jadi pasti dia mencari orang yang bisa kerja dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang toxic atau bermasalah ke kabinetnya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita," kata Luhut dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Pesan tersebut Luhut sampaikan menyambung pelajaran yang ia peroleh setelah bekerja dalam kabinet Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Menurut Luhut, yang menjadi permasalahan dalam pemerintahan Indonesia adalah regulasi-regulasi oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan nasional. "Saya memperbaiki banyak permasalahan itu," katanya mengklaim.

Reaksi pada Pernyataan Luhut

Partai Demokrat sepakat dengan pesan Luhut tentang orang toxic. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ketika dihubungi pada Senin, 6 Mei 2024.

“Kalau untuk isu ini, kami sepakat semua, kan enggak ada yang ingin orang toxic itu bisa bergabung dalam pemerintahan dalam kabinet, malah meracuni,” ujar dia.

Zaky menyebut partainya tentu ingin pemerintah ke depan bisa berjalan efektif dan efisien, di mana semua yang terpilih dan dipilih oleh Prabowo merupakan putra putri bangsa terbaik.

“Ini kan jumlahnya enggak banyak, hanya puluhan, hanya berkisar 34 sampai mungkin 38 atau 40 orang,” tuturnya.

Karena itu, dia menyebut akan dicari sosok-sosok yang benar-benar kredibel, punya integritas, dan kompeten. “Dan yang paling penting dan terutama tentunya percaya dengan apa yang menjadi visi misi dan programnya Pak Prabowo, itu kan yang utama,” kata dia.

Dia menuturkan Demokrat menganggap orang toxic yang dimaksud ini kemungkinan orang-orang yang cenderung tidak percaya dengan Prabowo tapi justru ikut bergabung dengan pemerintahan.

“Kan ini bahaya nih. Lalu misalnya orang yang bergabung ini kemudian ke depannya malah fokus mementingkan diri sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan bagaimana agar program-program kerja itu bisa berjalan, tapi malah bagaimana memanfaatkan jabatannya itu bisa bermanfaat untuk dirinya pribadi atau kelompok,” kata Zaky.

Politik Toxic

Menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, Prabowo memiliki semangat merangkul sebanyak mungkin elemen bangsa. Untuk itu, dia mengimbau agar jangan ada pihak-pihak yang memecah belah relawan dengan TKN, dengan membeda-bedakan antara relawan dan TKN menggunakan "politik toxic”.

"Ada yang entah di mana waktu pilpres, tapi saat ini kemudian serasa paling pahlawan serta mengklaim kerja-kerja relawan dengan tujuan minta jabatan tertentu di pemerintahan Prabowo-Gibran. Inilah termasuk toxic yang sesungguhnya yang mungkin dimaksud oleh Pak Luhut," ujarnya.

ANTARA | TIM TEMPO

Pilihan Editor Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS