Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Selasa, 14 Mei 2024 19:29 WIB

M. Chatib Basri. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai konflik geopolitik di Timur Tengah memiliki dampak terhadap perekonomian Indonesia.

Ia menyebut konflik yang terus-menerus di Timur Tengah itu berpotensi membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Rp 300 triliun.

Ia mengatakan, bahwa kenaikan defisit APBN yang signifikan itu dikarenakan beriringan dengan naiknya harga minyak dunia. Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia itu berdampak pada beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM menjadi bertambah.

"Skenario paling buruk adalah defisit (APBN) bisa sampai Rp 300 triliun. (Konflik) Israel-Iran, Timur Tengah, semua negara Arab terlibat, implikasinya harga minyak naik," kata Chatib dalam acara Grab Business Forum di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024.

Ia memprediksi dengan adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah ini berlanjut, harga minyak dunia dapat mencapai US$ 64 per barel. Kenaikan minyak dunia ini menyebabkan munculnya tekanan terhadap anggaran negara, terkhusus beban pada subsidi BBM.

Advertising
Advertising

Menurut dia, defisit APBN Indonesia bakal meningkat hingga Rp 5,8 triliun setiap harga minyak dunia mengalami kenaikan sebesar US$ 1 per barel. "Kalau naik US$ 64 dolar, tinggal dikali saja. Kira-kira bebannya akan naik sebesar itu, ini skenario terburuk," ujar mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata mengatakan, bahwa pemerintah bakal mengikuti perkembangan konflik Timur Tengah dengan cermat dan kewaspadaan.

Namun, ujarnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati memiliki kekuasaan untuk menyesuaikan anggaran subsidi apabila harga minyak dunia melonjak dan lajunya lebih pesat dibandingkan harga jual minyak mentah di Tanah Air.

Di sisi lain, Isa menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan konsentrasi. Dalam hal ini Kemenkeu perlu melakukan pengelolaan di beberapa sektor keuangan. "Misalnya pengelolaan konsumsi masyarakat dan pembagian beban dengan badan usaha," ujarnya.

Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa ketegangan geopolitik Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Secara year to date, kenaikan harga minyak Brent sebesar 14,3 persen. Sedangkan minyak WTI naik 17,5 persen.

Sri Mulyani menilai, kenaikan harga minyak dunia itu sedikit banyak dipengaruhi oleh tensi konflik Timur Tengah. "Pengaruhnya bisa terhadap APBN dan perekonomian Indonesia, serta menyebabkan tekanan terhadap inflasi," ucapnya.

Pilihan Editor: Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Berita terkait

Utang Pemerintah Rp8,4 Kuadriliun, Tahun Depan Tambah Rp775 Triliun

10 jam lalu

Utang Pemerintah Rp8,4 Kuadriliun, Tahun Depan Tambah Rp775 Triliun

Tahun depan pemerintah berencana melakukan penarikan utang baru sebesar Rp775 triliun.

Baca Selengkapnya

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

22 jam lalu

Klaim Jokowi Pemindahan IKN Kehendak Rakyat, Berikut Serba-serbi Masalah IKN

Jokowi klaim bahwa pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN merupakan kehendak rakyat. Apa saja masalah yang melingkupi IKN?

Baca Selengkapnya

Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

1 hari lalu

Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian, Akademisi Sebut Prabowo Paham Dampaknya

Gerindra menyatakan jumlah kementerian di kabinet Prabowo akan difinalkan sebelum pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Bank Dunia Sebut RI Butuh Keajaiban Agar Keluar dari Middle Income Trap, Respons Sri Mulyani?

1 hari lalu

Bank Dunia Sebut RI Butuh Keajaiban Agar Keluar dari Middle Income Trap, Respons Sri Mulyani?

Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah strategi agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap selama Jokowi menjabat. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Kementerian Keuangan Masih Kaji Usulan Tarif Cukai MBDK 2,5 Persen

2 hari lalu

Kementerian Keuangan Masih Kaji Usulan Tarif Cukai MBDK 2,5 Persen

Pemerintah masih terus mengkaji penerapan tarif cukai berpemanis dalam kemasan. BAKN sebelumnya mengusulkan tarif sebesar 2,5 persen.

Baca Selengkapnya

5 Figur Berikut Santer Diisukan Bakal Menjadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani

2 hari lalu

5 Figur Berikut Santer Diisukan Bakal Menjadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani

Pertemuan itu memicu spekulasi, terutama karena setelahnya Prabowo membagikan foto-foto, di mana Sri Mulyani juga didampingi oleh Thomas Djiwandono.

Baca Selengkapnya

Anggaran Program Quick Win Prabowo Naik jadi Rp 121 Triliun

2 hari lalu

Anggaran Program Quick Win Prabowo Naik jadi Rp 121 Triliun

Kementerian Keuangan mengungkap anggaran untuk program quick win Prabowo Subianto ditambah menjadi Rp 121 triliun.

Baca Selengkapnya

Rocky Gerung Bicara Warisan Jokowi ke Prabowo: Utang Besar

2 hari lalu

Rocky Gerung Bicara Warisan Jokowi ke Prabowo: Utang Besar

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut warisan Presiden Jokowi ke Prabowo berupa utang dalam jumlah besar.

Baca Selengkapnya

Thomas Djiwandono Pastikan Program Quick Win Prabowo Tak Ganggu Kementerian

2 hari lalu

Thomas Djiwandono Pastikan Program Quick Win Prabowo Tak Ganggu Kementerian

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan program quick win Prabowo Subianto tidak akan menyerobot anggaran kementerian lain.

Baca Selengkapnya

Viral Pernyataan Sri Mulyani Soal Kenaikan Tukin 300 Persen Diklarifikasi Stafsus, Ini Besarannya

2 hari lalu

Viral Pernyataan Sri Mulyani Soal Kenaikan Tukin 300 Persen Diklarifikasi Stafsus, Ini Besarannya

Sempat viral di media sosial kabar tentang Sri Mulyani menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian Keuangan hingga 300 persen.

Baca Selengkapnya