Ekonom Sarankan APBN 2025 Fokus pada Sejumlah Sektor, Makan Siang Gratis Ditunda

Jumat, 26 April 2024 17:26 WIB

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke sekolah Beijing No. 2 Middle School, di Dongcheng District, Beijing, Cina, Selasa, 2 April 2024. Dalam kunjungan ke sekolah tersebut, Prabowo didampingi oleh pihak sekolah mengecek kantin yang menyediakan makan siang gratis untuk siswa dan siswinya. Foto: Humas Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menganjurkan pemerintah agar pengeluaran untuk proyek-proyek mercusuar seperti IKN dan program populis seperti makan siang gratis ditunda bahkan dibatalkan.

"Fokuskan APBN 2025 pada pengeluaran yang seharusnya, belanja untuk rakyat dan menjaga momentum pertumbuhan," kata Yusuf dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Jumat, 26 April 2024.

Ekonom itu menyarankan pemerintah untuk memfokuskan APBN 2025 pada dua hal. Pertama, RAPBN 2025 harus memuat kebijakan yang mendukung penguatan kebijakan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Menurut dia, pemenuhan tiga sektor itu dapat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan daya beli rakyat.

"Kedua, peningkatan produksi pangan strategis, terutama beras, kedelai, jagung, daging ayam dan telur ayam, serta menjamin ketahanan energi, terutama listrik dan BBM," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusuf menyinggung soal pertumbuhan penerimaan perpajakan. Jika ingin pertumbuhan yang berkelanjutan, jelas Yusuf, pemerintah harus bersandar pada tax base yang besar dan juga tumbuh berkelanjutan. Menurut dia, pemerintah mestinya lebih bersandar pada permintaan domestik dibandingkan ekspor sebagai basis penerimaan pajak.

Advertising
Advertising

"Sebagai perekonomian dengan jumlah penduduk besar dan sumber daya alam berlimpah, Indonesia seharusnya lebih memilih strategi domestic demand led growth daripada strategi export-led growth," ujarnya.

Dengan strategi export-led growth, Yusuf menyampaikan, Indonesia hanya menjadi eksportir komoditas bernilai tambah rendah dan sering terbuai dengan kenaikan harga saat commodity boom.

Tak sampai di situ, dia turut berpendapat bahwa hilirisasi tambang semata saja tidak menjadi solusi jika tidak diikuti dengan industrialisasi.

"Menjadi semakin buruk ketika hilirisasi tambang berorientasi ekspor justru menopang industrialisasi negara lain," tuturnya.

Seperti diketahui, Prabowo menyampaikan program makan siang gratis dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 10 Februari 2024. Dia berjanji, jika terpilih sebagai presiden, dia akan melaksanakan program makan siang dan susu gratis.

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

3 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

5 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

8 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

19 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

20 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya