TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan ada 40 pabrik yang memproduksi baja ilegal atau tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Baru 3 dari 40 pabrik disegel," kata Zulhas saat melakukan sidak di pabrik Hwa Hok Steel di Kabupaten Serang, Banten pada Jumat, 26 April 2024.

Sebanyak 40 perusahaan itu, Zulhas menyampaikan, sudah diberikan izin oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di sisi lain, dia menyebut Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag bertugas untuk mengawasi kualitas produk baja yang dihasilkan.

Ia mengatakan jika seluruh pabrik yang memproduksi baja tak sesuai SNI itu ingin ditutup, maka pemerintah membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Dia juga menyebut baja ilegal itu diproduksi oleh sederet perusahaan yang berasal dari Tiongkok.

"Beda-beda (perusahaan). Ini kan pindahan dari Tiongkok," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga menyinggung soal baja induksi yang sudah tidak boleh diproduksi di negara lain.

"Kami sudah menanggung resiko. Kalau di negara lain, induksi sudah tidak boleh karena akan menyebabkan polusi yang sangat besar," ucapnya.

Ia mencontohkan produksi baja di Tiongkok. Di sana, kata dia, perusahaan tidak diperbolehkan memproduksi baja yang tak sesuai dengan standar kelayakan. Dia menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

"Banyak yang pindah dari Tiongkok ke tempat kita yang mana di sana mereka sudah tidak boleh," ujarnya.

Ia menyebut pabrik itu memproduksi sebanyak 3.608.263 batang baja seberat 27.078 ton. "Senilai Rp 257.237.380.978," kata dia.

Selanjutnya: Baja ilegal akan dimusnahkan dengan cara dilebur

• 1
• 2
• Selanjutnya