TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan realisasi belanja untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 26 triliun. Tahun 2024 ini anggaran Pemilu sebesar Rp 38,3 triliun, sehingga sudah terbelanjakan hampir 70 persen dan masih tersisa Rp 12,3 triliun.

"Jadi untuk Pemilu ini karena sudah selesai, kita harapkan nanti pertanggungjawaban dari belanjanya mulai akan disusun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat pada Jumat, 26 April 2024.

Adapun total anggaran Pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp 71,3 triliun. Realisasi anggaran Pemilu pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun. Sedangkan realisasi sementara anggaran Pemilu pada 2023 sebesar Rp 29,9 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan anggaran Pemilu paling besar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 23,8 triliun. Antara lain untuk honorarium Badan Adhoc, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kebutuhan sarana IT Pemilu, pengawasan logistik, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dan penanganan pelanggaran penetapan hasil Pemilu

Sementara realisasi anggaran Pemilu lewat Kementerian dan lembaga lain yang terkait penyelenggaraan Pemilu mencapai Rp 2,2 triliun. Anggaran digunakan antara lain untuk pengamanan Pemilu serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemenuhan alat pengamanan Pemilu, layanan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, operasi keamanan siber dan sandi agenda Pemilu.

Serta belanja untuk Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif, serta PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pemantauan persidangan perkara Pemilu, dan rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas Pemilu dan Pilkada.

Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi