TEMPO.CO, Tangerang - Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN memastikan tidak akan turun ke jalan atau berunjukrasa pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2024. Mereka sepakat akan mengisi hari buruh dengan aksi sosial dan diskusi.

"Pentingnya perayaan Hari Buruh yang kondusif, konstruktif, dan positif, serta menggarisbawahi komitmen Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN untuk melakukan aksi sosial dan mengadakan Forum Group Discussion (FGD) mengenai hak-hak pekerja, kesejahteraan, dan perjuangan pengurus serikat pekerja," ujar Ketua Umum Federasi SP Sinergi BUMN Anton Witarman dalam keterangan tertulis dikutip Tempo, Kamis 25 April.2024.

Anton mengatakan tanggung jawab ideologis pengurus serikat pekerja BUMN dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di perusahaan.

Anton yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Karyawan Jasa Marga, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku sebagai fondasi utama dalam memastikan keberlangsungan perusahaan BUMN yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan pekerja, keluarga, dan perekonomian nasional sebagai tugas ideologis BUMN.

Mengisi Hari Buruh dengan kegiatan sosial dan diskusi merupakan hasil kesepakatan dari acara Halal Bihalal, Konsolidasi, dan Jajak Pendapat Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN menjelang peringatan Hari Buruh.

Acara yang digelar pada Rabu 23 April 2024 di di Kantor Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (SEKARGA), Kosambi, Jakarta Barat yang diikuti oleh 17 anggota afiliasi Serikat Pekerja dari total 22 serikat pekerja perusahaan BUMN.

Jajak pendapat tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain merayakan hari buruh dengan suasana yang kondusif, konstruktif, dan positif, memberikan penghargaan kepada karyawan BUMN yang tetap melaksanakan tugas pada tanggal 1 Mei 2024, melakukan aksi sosial yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar lingkungan BUMN dan mengadakan FGD yang membahas hak-hak pekerja, kesejahteraan, dan perjuangan pengurus serikat pekerja.

Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN berharap kesepakatan ini akan menjadi langkah positif dalam memperkuat sinergi antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan BUMN serta meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak terkait.

Dalam sesi jajak pendapat, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Sinergi BUMN yang juga menjabat Ketua Umum Serikat Pekerja PT GMF Aero Asia Tbk. (GEC), Budi Cahyono menyoroti pentingnya menjaga sinergi antara pengurus serikat pekerja dan manajemen perusahaan melalui optimalisasi Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit).

"LKS Bipartit dianggap sebagai forum yang strategis untuk memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara kedua belah pihak mengenai pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja," kata Budi.

Wakil Ketua Umum Federasi SP Sinergi BUMN dan Ketua Umum Serikat Karyawan Airnav (SKYNAV) Zahrudin, menekankan penyelesaian permasalahan di perusahaan BUMN haruslah kontekstual dan dilakukan melalui pendekatan dialog sosial.

Dia juga menyoroti pentingnya meningkatkan basis intelektual anggota serikat pekerja, mengadvokasi pendekatan intelektual dari pada pendekatan massa dalam merespons dan menyelesaikan permasalahan. "Tindakan kolektif harus dianggap sebagai alternatif terakhir dalam menangani permasalahan," kata Zahrudin.

Bendahara Umum Federasi SP Sinergi BUMN dan Ketua Umum Serikat Karyawan Bulog, Seymour Magabe, mengatakan menjadi pengurus serikat pekerja BUMN adalah panggilan untuk berbuat lebih baik bagi perusahaan, bangsa, negara dan kesejahteraan pekerja.

Seymour menggarisbawahi peran penting serikat pekerja sebagai mitra strategis perusahaan dalam mempromosikan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Ketua Umum SEKARGA, Dwi Yulianta, mengatakan untuk menciptakan skenario kesejahteraan pasca pensiun yang lebih baik, serta menegaskan komitmen untuk menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan baik sebagai landasan utama dalam mengatur hubungan industrial di perusahaan.

Pilihan Editor: Aktivis Perempuan Gelar Aksi May Day dan 30 Tahun Kematian Marsinah, Apa Saja Tuntutannya?