TKN Prabowo-Gibran Klaim Siap Kolaborasi untuk RAPBN 2025 Jika Diminta Jokowi

Kamis, 25 April 2024 00:20 WIB

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H. Wibowo, ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan Prabowo dan timnya siap membantu penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 jika diminta oleh Presiden Jokowi Widodo. Tahun ini adalah pemerintahan transisi di mana Jokowi akan berakhir jabatannya pada Oktober dan dilanjutkan oleh Prabowo, yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih pada Pemilu 2024.

Drajad menilai, koordinasi penyiapan RAPBN 2025 merupakan langkah untuk menyiapkan pemerintahan baru sekaligus membuat transisi kebijakan fiskal berjalan mulus.

"Kewenangan penyusunan RAPBN 2025 sebenarnya masih dipegang oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Koordinatornya tentu Menkeu Sri Mulyani," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 24 April 2024.

Drajad mengatakan TKN Prabowo-Gibran juga bersedia membantu Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan postur maupun rincian RAPBN 2025.

"Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran sudah menyiapkan program-program pembangunan, apalagi sebagian program tersebut merupakan kelanjutan program pemerintahan Presiden Jokowi," tuturnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 5 April 2024. Rapat tersebut mengenai pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Jokowi sudah meminta ada komunikasi dengan pemerintahan baru yang bakal dipimpin presiden terpilih 2024-2029.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, usai rapat tersebut menyampaikan, Jokowi meminta untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru sehingga pada tahun pertama dapat melaksanakan program prioritas yang disampaikan. Sri mengatakan, karena sifat rancangan ini masih transisi krusial, pemerintah Jokowi akan terus melakukan penajaman untuk desain dan postur APBN Tahun 2025.

“Namun tetap menjaga proses politik secara proper, secara baik,” kata Sri.

Jokowi akan mengakhiri masa pemerintahan pada 20 Oktober 2024, saat Prabowo dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Komisi Pemilihan Umum sudah menetapkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka-putra Jokowi, sebagai pemenang Pilpres 2024.

Pilihan Editor: Produk Indonesia di Mesir Raup Transaksi Potensial Rp 253 Miliar, Didominasi Biji Kopi

Berita terkait

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 menit lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

7 menit lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

5 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

6 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

6 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

13 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

14 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

14 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

15 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya