Tunjangan untuk ASN Pindah ke IKN, Ini Biaya yang Ditanggung Negara

Rabu, 17 April 2024 19:07 WIB

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan keluar dari gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Besaran tukin pegawai ASN di Jakarta tersebut berhubungan dengan perubahan status dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, setelah ibu kota pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. ANTARA/ Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan tunjangan untuk para aparatur sipil negara (ASN) yang akan dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB) Abdullah Azwar mengatakan tunjangan telah disiapkan untuk para pionir yang pindah paling awal ke ibu kota baru.

"Nanti mulai kepindahan, pengepakan barang dan transport itu akan dibantu," kata Anas di kantor Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 April 2024.

Anas membeberkan setiap ASN yang telah menikah bisa membawa keluarganya pindah ke IKN. Anggota keluarga yang ditanggung, antara lain satu pasangan ASN, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

Komponen biaya yang ditanggung, yaitu biaya pengepakan, biaya tunggu, dan biaya transportasi. Biaya tunggu yang dimaksud adalah dana penginapan di Balikpapan sembari menunggu hunian di IKN siap pakai. Sedangkan biaya transportasi yang ditanggung berupa tiket pesawat searah dan transportasi lokal.

Untuk insentif khusus, kata Anas, tunjangan untuk biaya pemindahan para pionir belum bisa diumumkan sekarang. Sebab, keputusan soal jumlah tunjangan masih akan dibahas dalam rapat terbatas. Akan tetapi, menurut Anas, pemerintah sudah membuat simulasi yang komperhensif.

Advertising
Advertising

Perpindahan ASN ke IKN akan dimulai pada September 2024 mendatang. Jumlah ASN yang diprioritaskan pindah pertama ke IKN Nusantara sebanyak 11.916 pegawai. Lalu pada tahap kedua 6 ribu orang, dan tahap ketiga 14 ribu orang.

Pemerintah menargetkan pembangunan hunian pada 2024 sebanyak 47 rumah susun. Sebanyak 29 di antaranya untuk ASN, 18 lainnya untuk TNI dan Polri. Anas menjelaskan 1 rumah susun diisi 60 unit. Satu unit rumah susun tersebut seluas 98 meter persegi. Kementerian PANRB, tuturnya, akan terus berkoorinasi dengan Otorita IKN sebagai otoritas yang bertanggung jawab di Ibu kota baru ini.

Pilihan Editor: Hampir 10 Ribu Orang Naik Kereta Makassar - Parepare Selama Libur Lebaran

Berita terkait

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

2 jam lalu

Terpopuler: Nasib Mantan Pekerja Sepatu Bata Setelah PHK, Pasca Kematian Presiden Iran Harga Minyak Relatif Tenang

Mantan karyawan PT Sepatu Bata yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berusaha mencari tempat kerja baru.

Baca Selengkapnya

Airlangga Bertemu Bos LG di Korea Selatan, Bahas Investasi Teknologi

11 jam lalu

Airlangga Bertemu Bos LG di Korea Selatan, Bahas Investasi Teknologi

Menteri Koordinator Bidang Teknologi, Airlangga Hartarto bertemu pimpinan PT LG CNS, Shingyoon Hyun di Seoul, Korea Selatan. Ia berharap kerja sama di bidang investasi teknologi antara LG dan Sinar Mas Group dapat selesai sesuai target.

Baca Selengkapnya

Proyek Pembangunan IKN Tahap III sudah Dimulai, Ada 25 Paket Pembangunan

19 jam lalu

Proyek Pembangunan IKN Tahap III sudah Dimulai, Ada 25 Paket Pembangunan

Dalam pembangunan proyek IKN tahap III, di antaranya ada pembangunan Gedung Polri dan Kementerian Pertahanan

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

22 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

1 hari lalu

Pengamat Nilai Rencana Prabowo Anggarkan Rp 16 Triliun untuk IKN Berpotensi Proyek Mangkrak

Pembangunan kota, termasuk IKN ini tidak sekadar membangun Istana Negara ataupun gedung kementerian dan rumah dinas pejabat.

Baca Selengkapnya

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

1 hari lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

1 hari lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 hari lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

2 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya