TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pembahasan terkait aturan perlindungan jaminan sosial untuk pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol) akan dilakukan setelah Lebaran 2024. Salah satu hal yang dibahas adalah pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan untuk pekerja dengan hubungan kemitraan, termasuk ojol dan kurir yang menggunakan platform daring.

“Dibahas setelah Mei, tidak bisa sekarang. Sesudah peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, May Day,” kata Afriansyah usai pelepasan mudik bersama pekerja di Jakarta, Kamis, 4 April 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menyebut Kemnaker sudah bertemu dengan asosiasi pengemudi transportasi daring guna mendapat kejelasan mengenai proses pembahasan aturan pekerja dengan hubungan kemitraan. Dia juga memastikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan tim untuk membahas aturan itu sesuai dengan arahan Komisi IX DPR RI.

“Nanti kita akan pertemukan dengan aplikator,” ucap Afriansyah.

Aturan THR untuk pekerja/buruh saat ini tidak berlaku untuk mereka yang bekerja atas perjanjian kemitraan, seperti diungkapkan oleh Menaker Ida Fauziyah dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 26 Maret 2024 lalu.

Adapun ketentuan pemberian THR tertuang dalam Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, berlaku untuk pekerja dengan hubungan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Soal kapan aturan itu akan diterbitkan, Ida menuturkan tidak akan direalisasikan pada 2024. Sementara THR bagi ojek online dan kurir untuk tahun ini hanya bersifat imbauan dengan jenis dan pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Selanjutnya: SPAI Tuntut THR dan Sebut Aturan Saat Ini Tidak Manusiawi...

<!--more-->

Tanggapan SPAI

Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menolak segala bentuk insentif yang diberikan aplikator sebagai THR. Insentif yang umumnya diberikan berupa bonus, bingkisan, diskon, dan manfaat lainnya.

“Insentif bukan THR, karena tidak diberikan dalam bentuk uang dan tidak dapat dicicil,” ujar Ketua SPAI Lily Pujiati melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Maret 2024.

Tak hanya itu, Lily menyampaikan bahwa insentif tidak diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idulfitri atau 3 April 2024. Dia menilai, insentif hanya diberikan saat pengemudi ojol dan kurir menyelesaikan pesanan di momen Lebaran.

“Itu sama saja dengan kerja paksa, karena seharusnya pengemudi ojol dapat hari libur untuk mudik atau merayakan Lebaran,” kata Lily.

Dia pun meminta Kemnaker tidak membela kepentingan perusahaan platform online dengan dalih niat baik. Menurutnya, niat baik itu seharusnya ditunjukkan oleh Kemnaker dengan menetapkan pengemudi ojol dan kurir sebagai pekerja dengan perjanjian kerja, bukan kemitraan.

Pasalnya, hubungan kerja telah terjadi antara aplikator dengan pengemudi ojol, yang mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah. “Ketiga unsur itu terdapat di dalam aplikasi pengemudi ojol yang dibuat oleh aplikator,” ucap Lily.

Dia menambahkan, secara sistematis melalui algoritma, aplikator yang memegang kendali melalui media platform aplikasi. “Bukan pengemudi maupun pelanggan,” ujarnya.

Prinsip hubungan kerja itu pun, lanjut Lily, secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dia menilai hanya perlu adanya ketegasan dan kemauan dari Menaker untuk benar-benar melindungi pengemudi ojol dan kurir.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Sidang Sengketa Pilpres: Apa Kata 4 Menteri tentang Bansos Jokowi?