TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah menteri akan dipanggil Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ketua MK Suhartoyo mengatakan Mahkamah Konstitusi akan menjadwalkan pemanggilan empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024.

Berdasarkan rapat hakim konstitusi pada Senin pagi, 1 April 2024, keempat menteri yang akan menjadi saksi tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Mulyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.

Sebelumnya, kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK menghadirkan sejumlah menteri, seperti Sri Mulyani dan Risma, untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Hal ini karena para menteri tersebut dikatakan mengetahui hal-hal yang diuraikan dalam permohonan dan laporan mereka. Utamanya terkait bantuan sosial atau bansos yang masif disalurkan selama masa kampanye Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 lalu.

Meski begitu, Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan keempat menteri itu bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan kedua kubu. “Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim,” ujar Suhartoyo.

Lantas, bagaimana sebenarnya keterangan Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, dan Risma soal bansos? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Selanjutnya: Bantahan Muhadjir Effendy<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pernah membantah jika bantuan sosial atau bansos yang disalurkan Presiden Jokowi dimanfaatkan untuk kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurutnya, tuduhan politisasi bansos itu tidak benar.

“Enggak benar kalau dianggap presiden memanfaatkan bansos-bansos untuk kampanye dan seterusnya," kata Muhadjir Effendy kepada Tempo saat ditemui di Kantor Kemenko PMK Rabu, 7 Januari 2024.

Muhadjir mengatakan bansos rutin disalurkan oleh Presiden pada awal tahun dan turun langsung ke lapangan untuk mengecek penyaluran bansos. Apa yang dilakukan Jokowi, kata dia, adalah untuk memastikan distribusi bansos diterima oleh masyarakat. Sebab menurutnya, Bansos merupakan program prioritas yang ada di kabinet kerja Jokowi sebanyak 18 juta sasaran.

“Itu kemarin juga sama BLT kan juga sama di awal tahun. Ini BLT El Nino ini kan memang untuk mengatasi kemungkinan kerawanan pangan terutama di lapisan paling bawah,” kata Muhadjir.

Mengenai data penyaluran bansos yang bukan berasal dari data Kementerian Sosial, Muhadjir mengatakan pemerintah memakai Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sebab kata dia, penyaluran bantuan masyarakat diperluas jumlahnya sehingga menyasar kepada masyarakat setengah miskin.

“Kenapa dilakukan karena antisipasi dampak kenaikan harga pangan. Jadi, sasarannya diperluas hingga ke setengah miskin dan hampir miskin yang sebelumnya itu hanya miskin ekstrim dan miskin,” kata dia saat ditemui usai rapat penanganan gagal panen di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat. Senin, 19 Februari 2024

Selanjutnya: Airlangga Hartarto jadi sorotan<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menjadi sorotan usai selalu menyangkut-pautkan pemberian bansos dengan Presiden Jokowi. Dia menyebut bansos yang diterima masyarakat merupakan program Jokowi.

Selain itu, Airlangga juga meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat atau NTB berterima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024. Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat.

“Terima kasih enggak bu, sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Airlangga.

Menyangkut-pautkan Jokowi dengan bansos dinilai sejumlah pihak sebagai politisasi program pemerintah. Apalagi mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres di Pilpres 2024. Di sisi lain, Jokowi selama musim kampanye juga acap membagikan bansos saat berkunjung ke berbagai daerah.

Tak berhenti sampai disitu, Airlangga juga mengakui bahwa automatic adjustment yang dilakukan Kementerian Keuangan jadi salah satu sumber pendanaan bansos. Bansos yang dimaksud adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. BLT tersebut disalurkan masing-masing Rp 200 ribu per penerima selama tiga bulan.

“Nah, nanti itu (BLT Mitigasi Risiko Pangan) tekniknya kan ada macam-macam cara. Menteri Keuangan akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat pada 5 Februari 2024.

Selanjutnya: Sri Mulyani jelaskan anggaran bansos<!--more-->

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran. Sementara realisasi belanja pemerintah pusat naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, hal ini dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.

“Ini terutama untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan anggaran bansos pada 2024 naik 20 persen menjadi Rp 496 triliun. Sedangkan, pada 2023 anggaran bansos adalah Rp 476 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 9,9 juta kelompok penerima, kartu sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima, BLT El Nino, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.

Meski begitu, bansos yang masif disalurkan pada akhir tahun 2023 dan awal tahun 2024 menjadi sorotan khusus publik. Pasalnya, periode tersebut adalah bulan Pemilu, sehingg dugaan politisasi bansos kian merebak. Belum lagi ada BLT Mitigasi Risiko Pangan yang hadir secara tiba-tiba dan disalurkan lewat PT Pos Indonesia, tidak ditransfer seperti BLT sebelumnya.

Menanggapi isu politisasi bansos, Sri Mulyani mengatakan bansos adalah instrumen yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun APBN merupakan undang-undang yang dibahas DPR dari berbagai partai politik. Sesudah menjadi undang-undang, bansos menjadi instrumen negara.

“Poin saya, angka Rp 476 triliun tahun lalu dan Rp 496 triliun tahun ini ada di dalam undang-undang APBN. Dibawa oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang,” tutur Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK Kuartal I Tahun 2024 yang dipantau secara virtual pada Selasa, 30 Januari 2024..

Selanjutnya: Tak terlibatnya Tri Rismaharini<!--more-->

Pengadaan bansos yang dilakukan Presiden Jokowi di berbagai daerah pada awal tahun lalu disebut tidak melibatkan Menteri sosial Tri Rismaharini atau Risma. Padahal, Risma merupakan salah satu pejabat yang memiliki kewenangan dalam bansos.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan tak terlibatnya Risma karena bansos yang diberikan Jokowi merupakan bagian dari program yang dimiliki Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ketua Dewan Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP, Komarudin Watubun mengakui jika Risma tak dilibatkan dalam program pembagian bansos, yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

“Itu seluruh rakyat Indonesia sudah tahu, tak perlu saya jelaskan,” kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jumat, 26 Januari 2024.

Sementara Mensos Risma enggan berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.

“Maaf ya, saya nggak mau jawab itu,” kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Mensos Risma tak mau penyaluran bantuan sosial atau bansos dipolitisasi. Risma yang merupakan kader PDIP itu, disebut Hasto, memiliki integritas.

RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode