Menteri ESDM Targetkan Penambahan Saham Freeport Beres Juni

Jumat, 29 Maret 2024 09:56 WIB

Menteri ESDM Arifin Tasrif terdiam saat diwawancara wartawan kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 20024. Rapat terbatas membahas terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan regulasi soal penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dari 51 persen menjadi 61 persen sedang dalam proses.

"Iya kan masih ditunggu, ya mudah-mudahan cepat," kata Arifin saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024.

Irit berkomentar, Arifin berharap agar regulasi tersebut bisa terbit bulan ini.

"Mudah-mudahan," ujarnya.

Penambahan saham sebesar 10 persen itu sendiri memerlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Arifin juga menargetkan negosiasi kepemilikan saham 61 persen itu dapat selesai pada Juni 2024.

Advertising
Advertising

"Ya, harus Juni," tuturnya.

Lebih lanjut, Arifin juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mengelontorkan dana lagi dalam proses penambahan saham Freeport itu.

"Pemerintah tidak keluar duit lagi," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia telah menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia sebesar 51%. Jokowi juga menyebut sekitar 70 persen pendapatan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu masuk ke Indonesia. Presiden mencontohkan ini sebagai contoh konkret hilirisasi di bidang industri mineral.

"Artinya Freeport itu bukan milik Amerika lagi," kata Jokowi dalam pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024.

Saham Indonesia di Freeport saat ini sebesar 51 persen. Pemerintah ingin menambah kepemilikan saham di Freeport Indonesia sebesar 10 persen. Ini dimungkinkan jika pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021.

Penambahan saham ini dibarengi dengan perpanjangan izin tambang Freeport di Indonesia yang akan berakhir pada 2041. Jika penambahan itu disepakati, izin tambang akan berlaku sampai 2061.

Para petinggi Freeport menemui Jokowi di Istana pada Kamis, 28 Maret 2024. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson dan CFO Freeport-McMoran Kathleen L. Quirk menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Ditemui usai pertemuan itu, para petinggi Freeport enggan membahas soal negosiasi terbaru Freeport bersama Indonesia.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Berita terkait

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

1 hari lalu

Jokowi Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Freeport Lagi, Ini Sebabnya

Presiden Jokowi akhirnya memberikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang tadinya berakhir pada 31 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Sebut Freeport Bisa Produksi 50 Ton Emas Batangan per Tahun: Mulai Mei di Manyar

1 hari lalu

Wamen BUMN Sebut Freeport Bisa Produksi 50 Ton Emas Batangan per Tahun: Mulai Mei di Manyar

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menargetkan Indonesia mulai bulan ini bakal memproduksi emas batangan secara mandiri hingga 50 ton per tahun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Diperpanjang

1 hari lalu

Jokowi Sebut Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Diperpanjang

Freeport beberapa kali menyuarakan harapan agar izin ekspor konsentrat tembaga tetap dibuka.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nama Baru di Daftar Orang Terkaya di RI, Bujet Program Makan Siang Gratis Prabowo

1 hari lalu

Terkini: Nama Baru di Daftar Orang Terkaya di RI, Bujet Program Makan Siang Gratis Prabowo

Berita terkini bisnis pada Rabu siang, 8 Mei 2024, dimulai dari nama baru yang muncul dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada bulan kelima ini.

Baca Selengkapnya

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

2 hari lalu

Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?

Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

2 hari lalu

Bahlil Lahadalia: Saham Pemerintah di Freeport hingga Lahan untuk Sukanto Tanoto

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana pemerintah menambah kepemilikan saham sebanyak 10 persen

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

6 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

6 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

6 hari lalu

Terpopuler: Pria Sobek Tas Hermes di Depan Petugas Bea Cukai, BTN Didemo karena Uang Nasabah Hilang

Terpopuler bisnis: Pria menyobek tas Hermes di depan petugas Bea Cukai karena karena diminta bayar Rp 26 juta, BTN didemo nasabah.

Baca Selengkapnya