TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja pemerintah pusat hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp 328,9 triliun. Angka ini setara 13,3 persen dari pagu anggaran.

Realisasi belanja pemerintah pusat naik 17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 165,4 triliun atau 15,2 persen dari pagu anggaran.

"Ini terutama untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.

Untuk belanja non-K/L, jumlahnya sebesar Rp 163,4 triliun. Angka ini setara 11,9 persen dari pagu angaran. Menurut Sri Mulyani, kenaikan belanja non-Kl antara lain dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Sri Mulyani menjelaskan, dari Rp 328,9 belanja pemerintah pusat, yang langsung diterima masyarakat sebesar Rp 254, 7 triliun. Dengan demikian, mayoritas dari belanja pemerintah pusat berupa bantuan langsung untuk masyarakat.

Belanja pemerintah pusat antara lain digelontorkan melalui anggaran perlindungan sosial, petani, dan UMKM; pendidikan; serta infrastruktur. Tercatat realisasi Program Keluarga Harapan atau PKH mencapai 5,7 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp 11,3 triliun, dan bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor sebesar Rp 74,15 miliar. Sedangkan belanja subsidi BBM sebesar 1,7 triliun dan subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 6,8 triliun.

Adapun pendapatan negara pada periode ini masih lebih tinggi dari belanja negara. Tercatat pendapatan negara sebesar Rp 493,2 triliun atau setara 17,6 persen dari Rp 2.802,3 triliun. Namun, pendapatan negara terkontraksi sebesar 5,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Respon Ditjen Pajak usai Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, THR ASN Tersalurkan Rp 13,4 T