TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah tahun ini telah terealisasi hingga Rp 470,3 triliun. Belanja kementerian atau lembaga per 15 Maret 2024 tercatat Rp 165,4 triliun dan Rp 163,4 triliun untuk belanja non kementerian dan lembaga.

"Ini artinya, 14 persen dari belanja negara sudah terealisasi atau tumbuh 18 persen," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024.

Menkeu memaparkan rinciannya bahwa belanja pemerintah pusat per medio Maret telah mencapai Rp 328,9 triliun atau 13,3 persen. Realisasi ini tumbuh 17 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Salah satu alasannya, kata Sri Mulyani adalah karena belanja Pemilu.

"Kenaikan yang cukup tinggi ini terutama karena Pemilu yang terjadi di bulan Februari. Jadi, banyak belanja untuk pelaksanaan Pemilu," tuturnya.

Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga pertengahan Maret 2024 mencatatkan surplus senilai Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto. Terhitung per 15 Maret, pendapatan negara tercatat senilai Rp 493,2 triliun. Angka tersebut naik Rp 93 triliun dibandingkan realisasi akhir Februari 2024 yang tercatat Rp 400,4 triliun.

"Namun kalau dibandingkan tahun lalu, ini mengalami kontraksi 5,4 persen," tutur dia.

Total pendapatan negara dirincikan berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 399,4 triliun, PNBP Rp 93,5 triliun dan hibah Rp 0,2 triliun. Dia menjelaskan, pendapatan negara hingga dua setengah bulan 2024 mengalami kontraksi, jika dibandingkan tahun 2023.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer masih mengalami surplus yakni senilai Rp 132,1 triliun. Dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan dari sisi surplus keseimbangan primer yang mencapai Rp 95 triliun.

“Total postur APBN hingga 15 Maret surplus Rp 22,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu yang surplusnya Rp 122,9 triliun, ini penurunan cukup tajam. Tapi, kita masih cukup surplus sampai 15 Maret 2024."

Sampai 15 Maret, realisasi pembiayaan anggaran tercatat Rp 72,5 triliun. Angka ini merupakan 13,9 persen dari postur APBN.

Dia menjelaskan, APBN merupakan instrumen yang sangat penting untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan. Misalnya seperti penurunan kemiskinan, stunting, pembangunan IKN dan program prioritas seperti Pemilu 2024.

"APBN harus tetap melakukan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusi di tengah berbagai ketidakpastian dan gejolak serta dinamika yang kita hadapi. Ini artinya, kita tidak boleh give up terhadap fungsi yang memang diamanatkan kepada instrumen fiskal ini," tuturnya.

Pilihan Editor: Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah