Mentan Sebut Anggaran Subsidi Pupuk Naik, SK DIPA Segera Keluar

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Selasa, 19 Maret 2024 15:40 WIB

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah memutuskan anggaran subsidi pupuk tahun ini naik. Sebelumnya, pemerintah menetapkan subsidi pupuk sebanyak 4,7 juta ton. Namun kemudian, dinaikkan dua kali lipat menjadi 9,5 juta ton.

"Itu arahan Bapak Presiden," tutur Amran di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. "Menkeu (Menteri Keuangan) akan keluarkan SK DIPA (Surat Keterangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dalam waktu dekat."

Sebelumnya, penambahan anggaran subsidi pupuk telah dikonfirmasi Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi. Ia mengatakan total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp 54 triliun setelah pemerintah menetapkan tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Jadi awalnya kan ditambah Rp14 triliun, tapi kemudian setelah pemerintah melihat saat Indonesia bisa swasembada pangan, itu berapa pupuk yang dialokasikan? Itu dialokasikan sebesar 9,5 juta ton maka dikembalikan ke angka 9,5 juta ton. Jadi tahun ini anggarannya menjadi Rp 54 triliun,” kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta, Senin, 18 Maret 2024, dikutip dari Antara.

Rahmad menyebut anggaran pupuk subsidi sebelumnya mencapai Rp 26 triliun. Penambahan anggaran lantas dilakukan untuk mencapai volume pupuk sesuai kebutuhan pertanian, sehingga bisa mencapai swasembada pangan.

Advertising
Advertising

Selanjutnya: Rahmad juga mengatakan keputusan penambahan alokasi dana....

<!--more-->

Rahmad juga mengatakan keputusan penambahan alokasi dana pupuk subsidi tersebut telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian atau Kementan yang dipimpin Kemenko Perekonomian.

Ia menjelaskan, proses penyaluran anggaran untuk sektor pertanian masih dalam tahap pengurusan. Beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian, harus direvisi untuk mengakomodasi perubahan tersebut.

Selain itu, kata Rahmad, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang dalam proses. Proses ini membutuhkan waktu dan telah melibatkan rapat koordinasi di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian PErtanian. Upaya intensif, kata dia, sedang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tersebut.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diputuskan melalui rapat menteri," kata Rahmad. "Harapan kami, di bulan ini sudah bisa diputuskan sehingga 9,5 juta ton bisa benar-benar direalisasikan."

Lebih lanjut, Rahmad berujar, Pupuk Indonesia siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan pemerintah. Sebab, Pupuk Indonesia mampu memproduksi 14 juta ton per tahun.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: 3 Poin Penting Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan soal THR 2024

Berita terkait

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

4 jam lalu

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

Persidangan perkara dugaan pemerasan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementan terkuak fakta-fakta baru.

Baca Selengkapnya

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

6 jam lalu

Pengakuan Saksi Perkara Syahrul Yasin Limpo: Bikin Perjalanan Dinas Fiktif hingga Biayai Umrah Rp 1 Miliar

Syahrul Yasin Limpo mengatakan seluruh pernyataan saksi yang menuding dirinya tidak benar.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

7 jam lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Bantah Kesaksian 4 Anak Buah di Kementan: Jangan Bela Saya, Jawab Pakai Hati

7 jam lalu

Syahrul Yasin Limpo Bantah Kesaksian 4 Anak Buah di Kementan: Jangan Bela Saya, Jawab Pakai Hati

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat membantah kesaksian empat mantan anak buahnya di lembaga itu dalam persidangan.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

10 jam lalu

Jaksa KPK Akan Panggil Keluarga Syahrul Yasin Limpo di Persidangan untuk Konfirmasi Temuan

Jaksa KPK Meyer Simanjuntak menyebut institusinya akan menghadirkan keluarga bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

19 jam lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

1 hari lalu

Saksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban

Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

1 hari lalu

Sidang Korupsi Syahrul Yasin Limpo, Jaksa KPK Hadirkan 4 Saksi dari Kementan

Jaksa KPK menghadirkan empat saksi dalam sidang bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 8 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

1 hari lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Mentan Bangun Klaster Pertanian Modern

1 hari lalu

Mentan Bangun Klaster Pertanian Modern

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, akan membangun klaster pertanian modern seluas 10.000 hektare di Kabupaten Bandung.

Baca Selengkapnya