TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi, merespons soal rencana pemerintah menyusun kebijakan program makan siang gratis.

Menurut dia, pemerintah terlalu terburu-buru dalam mengurus program yang dicanangkan oleh pasangan calon atau Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

"Pemerintah terlalu terburu-buru dan bersemangat, sehingga mengabaikan proses Pemilu yang belum selesai," ucap Badiul saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Maret 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan simulasi program makan siang gratis akan terus di lakukan di sekolah-sekolah. Airlangga memperkirakan, penyusunan kebijakan itu akan dilakukan dalam satu bulan ke depan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.

Menurut Badiul, pemerintah seharusnya lebih bijak dengan tidak meciderai demokrasi atas nama masa transisi. Sementara itu, pemerintah justru membahas rencana programa makan siang ini di sidang kabinet.

Badiul merujuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid itu disebutkan bahwa Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) diambil keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Selanjutnya: Badiul tak menampik masa transisi memang menjadi ruang....

<!--more-->

Badiul tak menampik masa transisi memang menjadi ruang mengkonsolidasikan berbagai aganda pembangunan. Namun, Badiul menegaskan, program-program yang dimasukan prioritas tetap harus melalui proses riset.

Menurut dia, simulasi pemberian makan siang tidak bisa sepenuhnya dijadikan alat atau instrumen mengukur program ini dapat dilakukan. Jauh dari itu, kata dia, pemerintah perlu melakukan kajian yang komprehensif agar tidak ada kekhawatiran dan anggaran program ini tanpa perencanaan yang baik.

Terlebih, ucap Badiul, kebutuhan gizi anak setiap daerah berbeda, sehingga riset diperlukan sebagai upaya yang lebih serius agar program ini sesuai kebutuhan anak-anak. Dengan demikian, program itu tidak hanya sekedar memenuhi janji politik tanpa adanya kajian atau riset yang teruji.

Badiul menegaskan pemerintah tidak perlu memaksakan diri untuk merealisasikan program ini di di tahun pertama periode pasangan Capres-Cawapres terpilih. Sebab, pemerintah harus memastikan proses perencanaan dulakukan dengan baik dan benar.

Ia menggarisbawahi perencanaan program makan siang gratis perlu dilakukan dengan benar, terutama berkaitan data penerima manfaat agar program ini tepat sasaran. Pemerintah, menurut Baidul, harus menyiapkan instrumen pengawasan program yang holistic agar tidak ada upaya penyelewengan anggaran program.

"Menepati janji tidak harus dengan memaksakan diri, yang ada justru memaksakan kehendak tanpa dibarengi dengan kajian dan data yang baik dan memadai," ujarnya.

Pilihan Editor: 1 Ton Roti Viral Milk Bun dari Thailand Senilai Rp 400 Juta Dimusnahkan Bea Cukai, Apa Sebabnya?