TEMPO.CO, Jakarta - Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menyebut bahwa anggaran makan siang gratis telah dibahas di lingkungan lembaganya. Anggaran program unggulan yang diusung capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, itu pun telah dihitung.

"Menghitung (anggaran) sudah. Ada direktorat yang sudah menghitung berapa kebutuhan APBN-nya," kata Leonardo saat ditemui Tempo di Menara BRILiaN, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Leonardo menjelaskan bahwa makan siang gratis ini ditujukan untuk memenuhi nutrisi anak-anak yang bersekolah. Tak hanya itu, program ini dapat memicu pertanian lebih produktif karena dapat menyuplai sumber pangan lebih baik.

Lebih lanjut, Leonardo menyampaikan bahwa penganggaran program makan siang gratis ini masih dalam kajian. "Kami sedang mengerjakan yang detail-detailnya ini ya, masih menyusul," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian Dida Gardera menyebut pendanaan program makan siang gratis yang diusung Prabowo-Gibran, sedang dalam tahap kajian.

Proses itu, kata Dida, merupakan bagian dari transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke pemerintahan Capres terpilih.

Dida menjelaskan makan siang gratis bukan satu-satunya isu yang dibahas. Sejumlah isu penting lain, sambung Dida, juga tak luput dari pengkajian. Hasil penghitungan suara sementara, ada kemungkinan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan pemilihan presiden. Meski begitu penghitungan suara masih berlangsung dan juga ada sejumlah gugatan terkait dugaan pelanggaran pemilihan umum.

"Kalau itu kan masih dalam tahap kajian. Tapi itu selalu jadi hal-hal, bukan hanya makan siang gratis. Tapi setiap tahun, ada isu apa pun tetap jadi pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran," kata Dida saat ditemui di Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Rabu, 6 Maret 2024.

Pilihan Editor: Jokowi Ternyata Berikan Akses Luas ke Bahlil untuk Kelola Perizinan Tambang