Pemerintah Jajaki Kerja Sama Pembangunan Hunian di IKN, Alokasi Lahan 600 Hektare

Kamis, 7 Maret 2024 13:59 WIB

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menggelar market sounding atau penjajakan minat pasar untuk pembangunan proyek hunian di IKN. Kolaborasi ditawarkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"KPBU hunian ini yang pertama kali akan dibutuhkan di IKN, kami alokasikan lahan itu paling tidak sekitar 600 hektare untuk hunian," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

Agung memperkirakan total nilai investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan hunian khusus aparatur sipil negara (ASN) saja menembus Rp 150 triliun. Kini, OIKN terus melakukan penjajakan minat pasar untu menggaet investor untuk memenuhi pembangunan hunian di ibu kota baru.

Sampai saat ini, kata Agung, sudah ada tujuh pemrakarsa pembangunan hunian di IKN. Tujuh investor tersebut antara lain, CITIC Contruction, PT Perintis Triniti Properti Tbk, Nindya Karya, Intiland, Ciputra, IJM, dan Maxim. Adapun CITIC Contruction merupakan perusahaan asal Cina dan Maxim berasal dari Malaysia.

Nilai investasi dar 7 perusahaan tersebut, menurut dia, paling tidak mencapai Rp 50 triliun. Tetapi, ia menekankan saat ini masih dalam tahap studi kelayakan atau feasibility study. Studi kelayakan akan dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, kemudian dilakukan tender.

Advertising
Advertising

Dengan demikian, investor yang berminat pada market sounding hari ini dapat menjadi penantang tuju pemrakarsa tersebut. "Karena memang salah satu prinsip dari KPBU ini adalah kompetisi. jadi kami lakukan kompetisi hari ini," ucapnya.

Adapun dalam penjajakan minat pasar hari ini, OIKN menawarkan tiga proyek KPBU sektor perumahan. Proyek tersebut terdiri dari rumah susun dan rumah tapak dengan total nilai investasi Rp 7 triliun.

Proyek pertama, yaitu 8 tower rumah susun yang terdiri dari 266 unit dengan nilai investasi Rp 2,2 triliun. Proyek kedua berupa 209 unit rumah tapak dengan nilai investasi Rp 2,3 triliun. Proyek ketiga, pembangunan 8 Tower rumah susun yang terdiri dari 208 unit dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun.

Pilihan Editor: Bantah Proyek IKN Picu Deforestasi Hutan Kalimantan, Otorita: Justru Kami Reforestasi

Berita terkait

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

4 jam lalu

Layanan Starlink sudah Ada di IKN, Tersedia di Area Strategis Kawasan Inti Pemerintahan

OIKN berkolaborasi dengan Tony Blair Institute Indonesia yang sudah menyediakan beberapa set Starlink Flat High-Performance Kit untuk dipasang di ibu kota baru tersebut

Baca Selengkapnya

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

5 jam lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

9 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

19 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

20 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

20 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

1 hari lalu

Lengkapi Bukti Kasus Pembubaran Ibadah di Gereja oleh ASN, Galaruwa Desak Bareskrim Gali Motif Intoleransi

Perkumpulan Galaruwa kembali melengkapi bukti perihal laporan atas dugaan intoleransi ke Bareskrim Polri perihal kasus pembubaran ibadah.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 hari lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 hari lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya