Prabowo Yakin RI Mandiri Pangan 3 Tahun Lagi, TPN Ganjar-Mahfud: Pernyataan Mengelabui Rakyat

Rabu, 6 Maret 2024 11:26 WIB

Tangkapan layar Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024) sebagaimana disiarkan kanal YouTube resmi Bank Mandiri. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia bisa menjadi negara mandiri pangan dan pengekspor pangan dalam 3 sampai 4 tahun ke depan. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta pada Selasa, 5 Maret 2024.

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, Indonesia harus belajar dari negara seperti Cina dan India. Dari Cina, misalnya, Indonesia bisa mempelajari bagaimana negara tirai bambu itu mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

Sementara dari India, menurut Prabowo, Indonesia perlu belajar karena negara tersebut menjadi salah satu negara eksportir pangan terbesar, utamanya beras. “Kita harus belajar dari praktik terbaik yang dilakukan India dan Tiongkok dalam mengentaskan kemiskinan di banyak negara di dunia."

Merespons pernyataan itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyatakan, bahwa pernyataan Prabowo yang menyebut Indonesia bisa menjadi negara mandiri pangan dan pengekspor pangan dalam kurun waktu kurang dari lima tahun terkesan mengelabui rakyat. Menurut dia, ada beberapa alasan yang membuat cita-cita itu tidak bisa terealisasi dalam waktu singkat.

"Apalagi kalau melihat dan mempelajari program dari visi-misi Prabowo-Gibran yang sama sekali fokusnya kabur terkait pangan," katanya saat dihubungi, Rabu, 6 Maret 2024. Chico mengatakan, justru program andalan Prabowo-Gibran, yaitu makan dan susu gratis malah semakin meningkatkan impor.

Advertising
Advertising

Di pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga, ia menilai rakyat harus dihadapkan dengan masalah pangan, seperti kelangkaan beras dan harga yang melambung tinggi. "Kami menyesalkan pernyataan-pernyataan yang mengelabui rakyat seperti ini," ujarnya.

Selain itu, ia menilai bahwa kebutuhan pangan Indonesia masih bergantung pada pasar impor. Chico menyebut, setidaknya enam dari sembilan barang kebutuhan pokok masih perlu dipasok dari negara lain, seperti misalnya buah, sayuran, dan komoditas bahan pangan utama gandum, kedelai, jagung.

"Negara sesubur Indonesia bahkan mengalami defisit perdagangan buah dan sayuran rata-rata Rp 19 triliun per tahun," ucapnya.

Berdasarkan indeks penilaian dari The Global Food Security Index 2022, Indonesia berada di posisi 60 dunia dan 10 di Asia Pasifik soal ketahanan pangan. "Apakah itu dapat dihapus dalam kurun waktu 4 tahun? Saya rasa tidak. Kecuali rakyat bisa makan nikel," kata Chico.

NOVALI PANJI NUGROHO | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Namanya Disebut Bakal Jadi Menkeu Kabinet Prabowo, Ini Profil Kartika Wirjoatmodjo

Berita terkait

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

21 menit lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

1 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Intrik di Rumah Bordil, Sinopsis dan Daftar Pemeran dalam Serial India Heeramandi: The Diamond Bazaar

3 jam lalu

Intrik di Rumah Bordil, Sinopsis dan Daftar Pemeran dalam Serial India Heeramandi: The Diamond Bazaar

Serial India Heeramandi: The Diamond Bazaar yang sudah tayang di Netflix memiliki alur kompleks dan menampilkan aktor serta aktris ternama.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

4 jam lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Teaser Baru Vivo Y200 Pro Muncul di India, Miliki Desain Ramping dengan Layar Lengkung 3D

4 jam lalu

Teaser Baru Vivo Y200 Pro Muncul di India, Miliki Desain Ramping dengan Layar Lengkung 3D

Teaser menampilkan Vivo Y200 Pro yang memiliki bodi ramping dan layar melengkung.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

5 jam lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

6 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

6 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

6 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

7 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pemenang Pilpres

Adi Prayitno menyoroti RUU Kementerian Negara yang tak lagi menyebut jumlah kementerian. Postur kabinet nantinya bergantung kebutuhan politik.

Baca Selengkapnya