TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengaku gamang dengan rencana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti diketahui, saat ini Prabowo-Gibran unggul sementara dalam perhitungan suara Pilpres 2024.

Faisal mengatakan dengan pemisahan DJP, Kemenkeu tidak akan lagi mengurus penerimaan negara. DJP pun langsung bertanggung jawab kepada presiden. Hal itu, menurut Faisal, akan menyebabkan presiden lebih mudah cawe-cawe.

"Kalau di bawah Kemenkeu, ada filter dari menteri keuangan. Tapi kalau langsung ke presiden, tidak ada filter lagi," kata Faisal di Gedung Tempo, Senin, 4 Maret 2024. "Presiden juga makin gampang untuk cawe-cawe.Ngeri."

Dalam kampanye, Prabowo memang menyampaikan keinginan untuk memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan agar rasio penerimaan pajak negara lebih besar. Sebab, ia mengatakan, rasio pajak Indonesia masih di bawah negara tetangga, seperti Thailand dan Vietnam.

Prabowo menuturkan, rasio pajak negara-negara tersebut sudah mencapai 16 persen dan 18 persen. Sementara itu, rasio pajak Indonesia adalah 10,39 persen pada 2022.

"Supaya lebih efisien, si Menteri Keuangan (Menkeu) tidak perlu mikirin atau mengurusi itu (penerimaan)," ujar Prabowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024.

Rencana tersebut lantas menuai pro-kontra. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai ada aspek yang lebih penting dalam mengerek penerimaan pajak negara. Menurutnya, daripada merombak struktur kelembagaan, pemerintah lebih baik berfokus pada reformasi perpajakan. Antara lain meningkatkan basis perpajakan dari kelompok terkaya dan menutup kebocoran pajak akibat rendahnya integritas pegawai pajak.

Reformasi ini tidak bergantung pada pemisahan Ditjen Pajak dan membentuknya menjadi lembaga baru sebagai Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden. Akan tetapi, lebih banyak bergantung pada kemauan dan keberanian politik Presiden.

"Menjadi tidak berguna pembentukan lembaga baru jika tidak didukung oleh dukungan politik Presiden agar pegawai pajak bisa menjangkau kelompok terkaya yang selama ini undertax," ujarnya.

Kemudian ihwal perbaikan sumber daya manusia (SDM) perpajakan, kata Yusuf, seharusnya tak hanya terfokus pada kenaikan tunjangan kinerja pegawai pajak yang sangat tinggi. Namun,perlu diiringi dengan perbaikan integritas dan akuntabilitas pegawai pajak.

"Reformasi SDM pajak terpenting adalah dengan pelaporan harta kekayaan yang diiringi dengan sanksi keras atas ketidakjujuran pelaporan dan penerapan asas pembuktian terbalik atas kekayaan pegawai pajak yang tidak wajar," katanya.

RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Polemik Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri Sebut Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Tak Bisa Saling Menggantikan