TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri tidak sepakat dengan rencana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk biaya program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).

Faisal Basri mengatakan, anggaran pendidikan dan kesehatan tidak bisa untuk saling menggantikan.

"Pendidikan dan kesehatan seperti dua sisi mata uang. Kalau salah satunya diambil, secara total menjadi nol," kata Faisal Basri di Kantor Tempo, Senin, 4 Maret 2024. "Pendidikan dan kesehatan itu satu roh. Orang pintar, ya harus sehat."

Di sisi lain, Faisal Basri juga tidak setuju jika program makan siang gratis mengambil anggaran perlindungan sosial (Perlinsos). Terlebih, bila program ini ditujukan bagi semua siswa tanpa ada klaster mampu atau tidak mampu. "Perlinsos itu kan salah satunya bantuan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena kena PHK (pemutusan hubungan kerja)," kata dia.

Belakangan ini pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto soal sumber pembiayaan makan siang gratis dari dana BOS memang menuai banyak kritik.

Rencana ini juga ditolak Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo menilai akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.

Selanjutnya: Menurut hitungan Heru, pendanaan untuk makan siang gratis....

<!--more-->

Menurut hitungan Heru, pendanaan untuk makan siang gratis kepada 82,9 juta siswa di Indonesia diperkirakan menelan dana hingga Rp 450 triliun. Besaran ini tidak sebanding dengan anggaran pendidikan yang diberikan pemerintah melalui dana BOS. "Jika dikurangi lagi untuk makan siang gratis, maka akan berdampak banyak pada kemajuan pendidikan di Indonesia," kata dia saat dihubungi, Senin 4 Maret 2024.

Berdasarkan data terakhir yang didapatnya, Heru merinci, dana BOS sebesar 20 persen dari Rp 665 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Artinya hanya Rp 59,4 triliun. "Coba hitung, anggaran dana BOS saja tidak sampai Rp 60 triliun, tapi makan siang gratis ini ratusan triliun. Artinya, ada kekeliruan dalam menghitung anggaran," kata Heru.

Heru juga mengatakan bahwa peruntukan dana BOS dari tahun ke tahun untuk menunjang pendidikan serta membayar gaji guru honorer. Menurutnya, banyak lagi muatan pelayanan yang harus ditanggung dari dana BOS, mulai dari konsumsi listrik hingga pemberdayaan pustaka.

"Usulan semacam ini (dana BOS untuk makan siang gratis) bisa mengancam keberadaan dunia pendidikan, yang sepenuhnya mengandalkan biaya operasional dari dana BOS itu," ujar Heru yang juga menilai kalau makan siang gratis bukan program yang representatif.

Lebih lanjut, Heru menerangkan kalau anggaran untuk siswa SMP untuk dana BOS mencakup Rp 1,2 juta per siswa untuk satu tahun. Bila dihitung skemanya dengan makan siang gratis, maka akan minus. Pasalnya, anggaran makan siang gratis dikampanyekan oleh Prabowo-Gibran sebesar Rp 15 ribu per siswa untuk satu hari. Bila dikalikan saja sebanyak satu tahun atau 365 hari, maka harus ada anggaran senilai Rp 5,4 juta per siswa untuk satu tahun.

Kendati demikian, bila ada skema usulan soal pendanaan makan siang gratis selain dari dana BOS, Heru berpendapat perlu dipertimbangkan.

RIRI RAHAYU | ALIF ILHAM FAJRIADI

Pilihan Editor: BUMN Gelar Mudik Gratis 2024, Ini Rute dan Cara Daftarnya