TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan adanya perebutan gabah antara penggilingan padi kecil dan besar di tengah kenaikan harga beras belakangan ini. Kesimpulan itu didapat KPPU setelah membentuk tim khusus untuk memantau kenaikan harga beras. Tim khusus tersebut menggelar diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion (FGD) dengan para pelaku usaha serta kementerian dan lembaga terkait, KPPU

"Dari sisi gabah tadi disampaikan, ada persaingan harga antara penggilingan yang kecil dengan penggilingan yang besar, ada perebutan," ujar Anggota Komisioner KPPU Hilman Pudjana saat ditemui di kantor KPPU, Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Februari 2024.

Hilman mengatakan harga gabah saat ini sudah di atas Rp 7.000 per kilogram. Sehingga harga beras melonjak hingga menembus Rp 17.000 per kilogram. Angka ini semakin melampaui harga eceran tertinggi (HET) beras premium yakni Rp 13.900 per kilogram di Pulau Jawa.

Menurut dia, regulasi HET ini juga menimbulkan persoalan seperti kelangkaan di pasar retail modern. Tingginya harga beras membuat pedagang tak bisa menjual sesuai HET. Sehingga, pengusaha retail enggan menjual beras premium.

Tetapi, Hilman mengungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi berniat mengevaluasi regulasi HET ini. Adapun pemerintah mengatur HET beras melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras.

Berdasarkan beleid itu, zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, HET beras medium senilai Rp 10.900 per kilogram dan HET beras premium Rp 13.900 per kilogram. Untuk zona 2 yang meliputi Sumatera, selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium sebesar Rp 11.500 per kilogram dan HET beras premium Rp 14.400 per kilogram. Sedangkan untuk zona 3 yang meliputi Maluku dan Papua, HET beras medium sebesar Rp 11.800 per kilogram dan HET beras premium sebesar Rp 14.800 per kilogram.

Sebelumnya, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid juga berharap pemerintah merevisi aturan HET beras. Pasalnya, menurut dia, harga gabah saat ini sedang melonjak sehingga harga beras tak mungkin sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan, petani saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi. Antara lain, harga pupuk yang mahal. Ditambah faktor cuaca ekstrem El Nino yang membuat potensi gagal panen meningkat.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Disebut Ikut Susun Kabinet Prabowo, Jokowi: Kok Tanya Saya