TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, menanggapi soal budget makan siang gratis Rp 15 ribu per anak. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan patokan unit biaya yang dibahas selama ini.

“Itu berdasarkan harga yang berlaku. Pada saat dijalankan tahun 2025, cukup tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan,” ujar Dradjad ketika dihubungi Tempo, Rabu, 25 Februari 2024.

Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Jadi jika Presiden Jokowi memberi arahan agar RAPBN 2025 mempertimbangkan Pilpres dan Menko (Perekonomian) Airlangga menyatakan program makan siang masuk dalam RAPBN 2025, timing relatif sudang pas,” tuturnya.

Setelah ini, kata dia, Kementerian dan Lembaga (K/L) akan menyerahkan usulan pagu belanjanya. “Program seperti makan siang gratis perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025,” ucap politikus PAN itu.

Sebelumnya, program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat kabinet yang digelar Senin pagi, 26 Februari 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Adapun pembahasan tersebut terkait tahap awal program makan siang gratis. Selain program andalan itu, kata Bahlil, program lainnya dari pasangan calon nomor urut 02 juga turut dibahas dalam rapat.

“Tadi membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Selanjutnya: Bahlil mengatakan pembahasan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2025....

<!--more-->

Bahlil mengatakan pembahasan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Adapun terkait perhitungan suara Pilpres 2024 yang belum final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis ini tidak mendahului KPU. Sebab, menurutnya, ini hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.

Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan rapat kabinet Presiden Jokowi memang pembahas program prioritas dari presiden terpilih. Dia bahkan menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.

“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga.

Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp 15 ribu,” kata Airlangga.

Menurut penuturan Airlangga, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, dia belum bersedia untuk mengungkap secara spesifik wilayah mana saja yang anak mendapat program makan siang dan susu gratis ini.

DEFARA DHANYA | ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Harga Pangan Terus Naik Jelang Ramadan, Beras Tembus Rp 17 Ribu per Kilogram