Harga Beras Melambung 1,5 Tahun Terakhir hingga Menjelang Ramadan, Ekonom: Masalah Struktural Serius

Selasa, 27 Februari 2024 11:38 WIB

Pembeli tengah memilih kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat 1 September 2023. Secara bulanan, inflasi beras pada Agustus 2023 sebesar 1,43 persen merupakan tertinggi sejak Maret 2023. Sebelumnya, pada Februari 2023, harga beras mengalami inflasi sebesar 2,34 persen. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menanggapi soal kenaikan harga beras menjelang Ramadan 2024. Menurut dia, tren harga pangan yang masih tinggi harus diwaspadai karena bakal berkontribusi besar pada tingkat inflasi.

"Kenaikan harga pangan yang melonjak tinggi saat ini, terutama beras, adalah mencemaskan," ujar Yusuf saat dihubungi Tempo, dikutip pada Selasa, 27 Februari 2024.

Dia menjelaskan, pada 2023 inflasi Indonesia hanya 2,31 persen atau menjadi yang terendah dalam 23 tahun terakhir. Namun inflasi pangan 2023 mencapai 6,73 persen. Angka ini hampir tiga kali lipat lebih tinggi.

Yusuf menuturkan gelombang kenaikan permintaan pangan, yang umumnya diikuti kenaikan harga-harga pangan, mulai terjadi sepekan sebelum Ramadan. Khusus untuk beras, dia menilai ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

Salah satu penyebab kenaikan harga beras. menurut dia, adalah kondisi alam El Nino. Kekeringan karena El Nino telah mengganggu produksi beras. Namun, Yusuf menegaskan hal ini terlalu dibesar-besarkan oleh pemerintah, bahkan El Nino seolah dianggap faktor tunggal tingginya harga beras saat ini.

Advertising
Advertising

Dia berujar harga beras yang semakin bergejolak sebenarnya telah terjadi sejak pertengahan 2022. Sehingga, kata dia, menjadi absurd jika menyalahkan El Nino semata atas hal ini. "Kenaikan harga beras yang terus terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius," ucapnya.

Menurut Yusuf, kenaikan harga beras dalam 1,5 tahun terakhir ini sangat kuat. Walhasil, panen raya pada Maret hingga Juni 2023 dan impor beras sepanjang 2023 yang menembus 3 juta ton tidak mampu meredakan kenaikan harga beras ini.

Dia menggarisbawahi kenaikan harga beras yang konsisten dalam 1,5 tahun terakhir jelas menandakan bahwa ada masalah dalam kapasitas produksi beras nasional. Yusuf mencatat produksi beras Indonesia stagnan dalam 5 tahun terakhir dengan kecenderungan menurun.

Produksi beras Indonesia turun dari 33,9 juta ton pada 2018 menjadi 31,5 juta ton pada 2022. Pada 2023, produksi beras pun anjlok dan diproyeksikan hanya 30,9 juta ton. Impor beras pada 2023 juga menjadi yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir sejak impor beras 4,75 juta ton pada 1999.

"Harus ada langkah drastis dalam kebijakan perberasan nasional untuk meningkatkan produksi beras dalam jangka pendek," ujar Yusuf.

Pilihan Editor: Harga Beras di Era Jokowi Tembus Rp 18 Ribu per Kg, Rekor Termahal Sepanjang Sejarah

Berita terkait

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

4 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

4 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

5 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

5 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

12 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

13 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan tentang Pengetatan Impor, Begini Penjelasan Airlangga

Presiden Joko Widodo telah merevisi aturan Kementerian Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Permendag baru Nomor 8 Tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

14 jam lalu

Istana Klaim Jokowi Hormati Masukan Masyarakat dalam Pembentukan Pansel KPK

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, nama-nama bakal calon pansel KPK masih dalam proses penggodokan.

Baca Selengkapnya

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

15 jam lalu

Aturan Baru KRIS, DJSN: Iuran BPJS Kesehatan Tidak Akan Sama, yang Kaya Tetap Bantu yang Miskin

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan pihaknya masih membahas soal besaran iuran untuk peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

15 jam lalu

Ngabalin Tak Terima PDIP Sebut Jokowi Menyibukkan Diri: Jangan Gitu Ngomongnya

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Ngabalin keberatan jika Jokowi disebut menyibukkan diri oleh PDIP.

Baca Selengkapnya