TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, merespons rencana pembentukan kementerian koordinator atau Kemenko khusus yang mengurusi program makan siang dan susu gratis, jika Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Menurut Airlangga, pembahasan mengenai pembentukan Kemenko khusus itu masih menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengenai hasil Pilpres 2024.

Hingga kini, KPU belum selesai melakukan perhitungan suara Pilpres 2024. Sejauh ini, pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) sudah unggul dalam sejumlah hitung cepat, mencapai 59-60 persen. Dalam real count KPU, pasangan tersebut juga unggul dengan angka yang mirip.

"Itu (pembentukan Kemenko khusus urusan makan siang dan susu gratis) masih tunggu keputusan KPU dulu," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat, 23 Februari 2024.

Airlangga juga memastikan program makan siang gratis dan minum susu gratis untuk anak sekolah akan masuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025. "Sudah pasti masuk (dalam KEM-PPKF)," kata Airlangga.

KEM-PPKF adalah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. KEM-PPKF merupakan dokumen dan langkah awal penyusunan APBN. Adapun pemerintah lewat kementerian dan lembaga terkait tengah menyusun KEM-PPKF APBN 2025. KEM-PPKF ini akan dibahas pada pekan depan.

Selanjutnya: Sebagai informasi, program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran....

<!--more-->

Sebagai informasi, program makan siang dan susu gratis yang digagas Prabowo-Gibran menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, mengklaim program makan siang dan susu gratis merupakan program terbaik dari Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan khusus untuk melaksanakan program ini.

"(Program makan siang dan susu gratis) memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus utk program ini," ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024.

Meski demikian, Budiman menegaskan, jika nantinya tidak dapat terbentuk Kemenko baru, implementasi program makan siang gratis dan susu gratis ini dapat dimasukan ke dalam salah satu tugas dan fungsi Kemenko yang sudah ada saat ini.

"Tidak harus menambah kementerian baru, tapi menambah fungsi tupoksi dari Kemenko yang ada. Dengan fungsi utamanya soal pangan dan gizi," kata dia.

YOHANES MAHARSO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Kerja Sama RI-Nordik Penting untuk Hadapi Perubahan Iklim