Mentan Curhat Tambahan Anggaran Rp 5,8 Triliun Tak Jadi Dicairkan Sri Mulyani

Senin, 19 Februari 2024 21:57 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman tertawa saat ditanya masuk tim kampanye Prabowo-Gibran, ditemui di depan Gedung Kantor Staf Presiden, kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menceritakan soal anggaran biaya tambahan atau ABT sebesar Rp 5,83 triliun yang Kementerian Pertanian ajukan pada akhir 2023 dan akhirnya tak jadi cair. Padahal sebenarnya tambahan alokasi anggaran itu untuk meningkatkan produksi padi dan jagung melalui berbagai tindakan.

Sebelumnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui usulan Anggaran Belanja Tambahan atau ABT 2023 yang diajukan Kementerian Pertanian (Kementan). ABT yang diajukan sebesar Rp 5,83 triliun. Amran juga mengaku telah konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu mengenai usulan itu. Meski demikian, penambahan anggaran itu akhirnya tidak jadi cair.

"Sekarang ABT kemarin belum turun, anggaran biaya tambahan yang 2023 akhir enggak jadi turun. Enggak turun," ujar Amran dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK pada Senin, 19 Februari 2024.

Karena itu, kata Amran, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran dengan mengalihkan anggaran yang tidak produktif menjadi anggaran produktif. Anggaran produktif yang dimaksud akan dialokasikan untuk pembelian benih. "(Untuk) beli benih, karena sekarang sudah mulai turun hujan," ujar dia.

Amran juga menyebut, dengan anggaran yang ada pihaknya juga akan menggenjot program pompanisasi seperti yang dilakukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air bawah tanah untuk mengairi lahan pertanian dengan pompa air. "Seperti Bengawan Solo, kita pompa airnya supaya naik," kata Amran.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, pada November 2023, Amran telah mengajukan ABT 2023 sebesar Rp 5,83 triliun. Padahal, Pagu Anggaran Kementerian Pertanian atau Kementan tahun 2023 baru terserap 63,77 persen atau senilai Rp 9,45 triliun.

"Kementan juga sedang mengusulkan anggaran tambahan 2023 Rp 5,83 triliun," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 8 November 2023.

Dari usulan Anggaran Belanja Tahunan sebesar Rp 5,83 triliun, sekitar Rp 2,5 triliun akan diperuntukkan kepada Ditjen Tanaman Pangan. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli berbagai jenis alsintan pascapanen, mengoptimalkan lahan rawa, dan pembelian pupuk serta pestisida.

Selain itu, sekitar Rp 3,1 triliun dari anggaran tersebut akan dialokasikan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk membeli benih jagung hibrida, sarana produksi atau saprodi jagung hibrida, pembelian saprodi padi untuk mendukung percepatan tanam, benih padi untuk mendukung optimalisasi lahan rawa, hingga pembelian 380 unit alsintan pascapanen.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Mengaku Tak Koordinasi dengan Presiden Baru, Analis Sebut Sosoknya Masih Sangat Diperlukan di Kabinet

Berita terkait

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

6 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

6 jam lalu

Kasus Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Periksa Kasdi Subagyono hingga ASN Kementan

Dewas KPK memeriksa beberapa saksi juga terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam sidang etik dugaan penyalahgunaan wewenang.

Baca Selengkapnya

Mitigasi Dampak El Nino, Mentan Lepas Brigade Alsintan Ke Merauke

7 jam lalu

Mitigasi Dampak El Nino, Mentan Lepas Brigade Alsintan Ke Merauke

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melepas satuan brigade alat dan mesin pertanian (brigade alsintan) menuju Kabupaten Merauke.

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

8 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

9 jam lalu

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik.

Baca Selengkapnya

Pejabat Kementan dan Alexander Marwata Jadi Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron

16 jam lalu

Pejabat Kementan dan Alexander Marwata Jadi Saksi di Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sejumlah pegawai dan pejabat Kementan hadir sebagai saksi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

18 jam lalu

Jokowi Tambah Anggaran Perbaikan Jalan untuk Tahun Ini, Total jadi Rp 15 Triliun

Jokowi meyakini pembangunan infrastruktur pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian lokal secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Nayunda Nabila Hanya Tersenyum Usai Diperiksa KPK Soal TPPU Syahrul Yasin Limpo

19 jam lalu

Nayunda Nabila Hanya Tersenyum Usai Diperiksa KPK Soal TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nayunda Nabila diperiksa dalam kasus Syahrul Yasin Limpo sejak Senin pagi dan baru keluar dari Gedung KPK pada pukul sembilan malam.

Baca Selengkapnya

Jadi Pejabat di Pemprov Sulsel, Anak SYL Disebut Minta Uang ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

1 hari lalu

Jadi Pejabat di Pemprov Sulsel, Anak SYL Disebut Minta Uang ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Kabag Umum Ditjen Perkebunan Kementan mengungkap anak SYL pernah meminta uang untuk pembayaran aksesori mobil Rp 111 juta.

Baca Selengkapnya

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

1 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya