Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dihapus dari Daftar PSN, Ekonom Ungkap Dampaknya

Kamis, 15 Februari 2024 10:23 WIB

Kereta semi-cepat India bernama Vande Bharat Express mogok pada Sabtu, 16 Februari 2019 setelah seekor sapi mengganggu jalan kereta. Sumber: ndtv.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mendepak Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar proyek strategis nasional alias PSN. Bagaimana dampaknya jika proyek tersebut menjadi proyek reguler?

"Meskipun proyek tetap dilanjutkan sebagai proyek reguler, penghapusan dari PSN memiliki beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan," kata ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet kepada Tempo, dikutip Kamis, 15 Februari 2024.

Pertama, dia menjelaskan, proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya tidak akan mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang biasanya diberikan kepada proyek PSN. Misalnya, pembebasan lahan yang lebih mudah, perizinan yang cepat, dan insentif fiskal.

"Kedua, dengan penghapusan ini, pemerintah tidak lagi memiliki kewajiban untuk menyediakan pendanaan untuk proyek tersebut," tutur Yusuf.

Menurut dia, ini dapat mempersulit pendanaan proyek, terutama jika investor menjadi ragu dengan kelayakan proyek tanpa dukungan penuh dari pemerintah.

Advertising
Advertising

Ketiga, lanjut Yusuf, proses perizinan dan pembebasan lahan yang lebih rumit dapat memperlambat pengerjaan proyek. Ini mengakibatkan ada kemungkinan menunda proyek yang berpotensi merugikan secara waktu dan finansial.

Selanjutnya: Penghapusan proyek langkah efisien<!--more-->

Namun di satu sisi, menurut Yusuf, penghapusan proyek bisa dianggap sebagai langkah efisien. Selain itu, membantu pemerintah untuk memfokuskan sumber daya dan pendanaan pada proyek-proyek yang dianggap lebih prioritas.

"Keputusan ini juga mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara, memastikan bahwa proyek yang dijalankan memiliki tingkat kelayakan dan kepastian yang tinggi," beber Yusuf.

Yusuf melanjutkan, penghapusan ini juga bisa menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek dan merumuskan strategi yang lebih efektif untuk kelanjutannya.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menuturkan pihaknya mengikuti keputusan Kemenko Perekonomian yang mengeluarkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari PSN.

"Perlu diketahui bahwa proyek yang dikeluarkan dari PSN bukan berarti proyeknya dihentikan," ujar Adita pada Tempo, Selasa, 13 Februari 2024.

Hanya saja, kata dia, proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya itu tidak akan diperlakukan sebagai proyek strategis nasional.

"Hingga saat ini kami melihat bahwa proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya ini masih masuk dalam perencanaan di Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," ujar Adita.

Adita menyebut, proyek ini sedang masuk dalam tahap pra studi kelayakan oleh pihak Jepang. Dia menjelaskan, kelanjutan proyek ini masih harus dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendepak 12 proyek dari daftar PSN. Salah satunya adalah proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

Keputusan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian, Suroto, mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait. Menurut dia proyek-proyek tersebut diperkirakan belum akan berprogres sampai semester kedua 2024. Sehingga dicoret dari daftar.

AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA

Pilihan Editor: Luhut Beberkan Arahan Jokowi Soal Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya

Berita terkait

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

7 jam lalu

Pencabutan Izin Usaha Paytren Dinilai Menyelamatkan Lebih Banyak Calon Investor

Ekonom Nailul Huda menilai langkah OJK mencabut izin PT Paytren Manajemen Investasi sudah tepat.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

1 hari lalu

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang.

Baca Selengkapnya

Suap demi Predikat WTP dari BPK

1 hari lalu

Suap demi Predikat WTP dari BPK

Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.

Baca Selengkapnya

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

2 hari lalu

198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.

Baca Selengkapnya

IHSG Berpotensi Mendatar, Pasar Wait and See Data Inflasi AS

2 hari lalu

IHSG Berpotensi Mendatar, Pasar Wait and See Data Inflasi AS

IHSG pada Rabu berpotensi bergerak mendatar seiring pelaku pasar sedang bersikap wait and see terhadap data inflasi Amerika Serikat (AS)

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

2 hari lalu

Terpopuler: Kontroversi Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, 16 PSN Baru Diteruskan Prabowo

Berita terpopuler 14 Mei 2024 dimulai dari kontroversi yang timbul usai Presiden Jokowi menghapus sistem kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

2 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

2 hari lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya