Penyaluran Bansos Beras Mulai Dihentikan, Kepala Bapanas: Tapi Beras SPHP Tidak Boleh Berhenti

Jumat, 9 Februari 2024 21:52 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengecek stok beras di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 11 September 2023. Jokowi didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional atau Bapanas mulai menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan atau bantuan sosial atau bansos beras. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan langkah ini dilakukan untuk menghormati proses Pemilu 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024.

Meski penyaluran bansos beras ditunda, Arief mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan seperti biasanya. Penyaluran beras SPHP yang berasal dari cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tetap dilakukan guna memastikan ketersediaan stok beras di semua lini pasar.

"Jadi pengiriman stok CBP ke Pasar Induk Beras Cipinang, ke pasar-pasar, ke ritel modern, ini tidak boleh berhenti,” ucap Arief dalam keterangannya pada Kamis malam, 8 Februari 2024.

Untuk itu, ia mengaku telah menugaskan kepada Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi untuk terus mendistribusikan beras SPHP untuk meredam kenaikan harga beras yang kini masih tinggi. “Ini karena beras ini kebutuhannya dalam 1 bulan ada 2,6 juta ton yang diperlukan masyarakat Indonesia," kata Arief.

Ia menekankan komoditas beras memiliki peran strategis, sebab berkontribusi besar terhadap pengendalian inflasi nasional. Pada Januari 2024, Arief mengklaim beras memegang andil yang signifikan dalam menekan inflasi pada angka 2,57 persen.

Advertising
Advertising

Arief kemudian meminta maaf kepada penerima penerima bantuan pangan beras atas penundaan penyaluran bansos ini. Namun, ia memastikan bansos beras akan kembali didistribusikan pada 15 Februari 2024.

Dia berujar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan padanya untuk menunda pemberian bansos beras selama masa tenang Pemilu. "Ini komitmen kami bersama untuk memastikan Pemilu berlangsung secara tenang, baik, dan lancar," ujarnya.

Kendati demikian, Arief menampik anggapan bahwa langkah ini untuk meredam dugaan politisasi bansos menjelang Pemilihan Presiden 2024. Menurut dia, program bantuan pangan beras ini sebenarnya sudah disiapkan dan dikerjakan cukup lama.

"Jadi bukan Januari Februari kemudian jelang Pemilu, tidak begitu. Dari sebelum sebelumnya memang sudah dikerjakan," kata Arief.

Adapun realisasi bantuan pangan beras sampai 7 Februari, telah mencapai 185,3 juta kilogram. Arief menyebut pagu alokasi CBP untuk penyaluran di 2 bulan pertama tahun ini adalah 440.08 juta kilogram, dengan target sasaran penerima 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penerima bansos beras ini terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga. Serta desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

Pilihan Editor: Bansos Beras Dihentikan Sementara Menjelang Pemilu, Stok Bulog Menipis?

Berita terkait

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

1 hari lalu

Jurus Badan Pangan Nasional Dongkrak Harga Jagung, Minta Optimalkan Serap Hasil Panen Petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) minta Perum Bulog dan semua pemangku kepentingan di bidang pangan jagung serap hasil panen petani

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

4 hari lalu

Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya