Pemerintah Depak 12 Proyek dari Daftar PSN, Apa Saja?

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Grace gandhi

Rabu, 7 Februari 2024 15:46 WIB

Plang pengumuman proyek pembangunan rumah contoh warga terdampak PSN Rempang Eco-city dilokasi relokasi, Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan mendepak 12 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

"Dengan Permen Nomor 8 Tahun 2023 kemarin, memang ada 12 PSN yang dikeluarkan dari daftar PSN," tutur Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Suroto di kantor Kemenko Perekonomian daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Februari 2024.

Pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan 12 proyek tersebut berdasarkan hasil evaluasi dari kementerian-kementerian teknis terkait. Suroto mengatakan, proyek-proyek itu diperkirakan belum akan berprogres sampai semester kedua 2024, sehingga dicoret dari daftar. "Sehingga diusulkan dari kementerian teknisnya."

Adapun 12 proyek yang dicoret dari daftar PSN meliputi:

1. Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya

Advertising
Advertising

2. Penyediaan Air Baku Sidan, Provinsi Bali

3. Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran

4. Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe

5. Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli

6. Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat

7. Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau

8. SPAM Djuanda/Jatiluhur II, Jawa Barat - DKI Jakarta

9. SPAM Jatigede, Jawa Barat

10. SPAM Kamijoro, D.I.Yogyakarta

11. Pelabuhan Ambon Baru

12. Kawasan Industri Tanggamus, Lampung.

Meskipun telah dikeluarkan dari daftar PSN, kata Suroto, proyek-proyek tersebut mungkin masih dijalankan di kementerian teknisnya. Hanya saja, tidak mendapatkan sokongan fasilitas PSN.

"Jadi kayak jalan tol dan lain-lain tetap dijalankan, walaupun gak masuk PSN dengan program reguler, tapi tidak mendapatkan fasilitas PSN," tutur dia.

Pilihan Editor: Ekonom Bloomberg Ramal Pilpres Dua Putaran, Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen

Berita terkait

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

1 jam lalu

DPR Segera Bahas Revisi UU Kementerian Negara di Tingkat Panja

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan pembahasan revisi UU Kementerian Negara akan segera dibawa ke tingkat panitia kerja.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

2 jam lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

2 jam lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

3 jam lalu

DPR Mulai Bahas Revisi UU Kementerian Negara, Jumlah Menteri Diusulkan Sesuai Kebutuhan Presiden

Dalam usulan revisi itu, disebutkan bahwa jumlah kementerian diatur dalam pasal 15 UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

3 jam lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

5 jam lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

7 jam lalu

Jokowi Minta PSN Dipercepat, KLHK Siap Korbankan 73 Ribu Hektare Kawasan Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siapkan 73 ribu hektar kawasan hutan untuk proyek strategis nasional (PSN). Jokowi minta dipercepat.

Baca Selengkapnya

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

10 jam lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

13 jam lalu

Wacana Nomenklatur Baru Kabinet Prabowo-Gibran untuk Tambah Jumlah Menteri, Bagaimana Aturannya?

Kabinet Prabowo-Gibran ditengarai akan gemuk, untuk mengubah aturan jumlah menteri harus ada nomenklatur baru. Bagaimana aturannya?

Baca Selengkapnya

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

16 jam lalu

Wamen BUMN Ungkap Kemungkinan Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo ungkap kemungkinan Prabowo bentuk Kementerian Perumahan dan Tata Kota.

Baca Selengkapnya