Terkini: Anies Kritik Revolusi Mental Jokowi Meleset Jauh, Ahok Sebut Bansos Mirip Zaman Kerajaan
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Selasa, 6 Februari 2024 12:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa, 6 Februari 2024 dimulai dari kritik dari Capres nomor urut satu Anies Baswedan soal gagasan Revolusi Mental ala Jokowi.
Lalu ada berita Faisal Basri menantang Luhut untuk berdebat soal hilirisasi nikel dan penjelasan Menko Airlangga soal pemblokiran dana Kementerian untuk anggaran bansos dan subsidi pupuk. Lalu ada Ahok yang menyebut bansos seperti pada masa kerajaan berkuasa dan alasan penyalahgunaan bansos menjadi pemicu pemakzulan Jokowi.
Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.
1. Kritik Jokowi, Anies Singgung Anjuran Bayar UKT dengan Pinjol: Melesetnya Jauh Sekali dari Spirit Revolusi Mental
Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik gagasan Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum terlaksana dengan baik.
Pasalnya, kata Anies, saat ini masih terlihat adanya fenomena 'ordal' atau orang dalam dalam birokrasi. Bahkan, yang belakangan ramai dibicarakan adalah uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dan adanya anjuran dari kampus agar mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk membayar UKT.
Anies menyebutkan, pada awalnya Revolusi Mental ramai dibahas sejak sepuluh tahun lalu, atau pada 2014. "Ada artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi tanggal 10 Mei 2014," katanya, saat acara "Desak Anies", di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, 5 Februari 2024.
Simak lebih jauh tentang Anies kritik Revolusi Mental Jokowi di sini.
<!--more-->
2. Faisal Basri Tantang Luhut untuk Debat soal Hilirisasi: Saya Sama Tom Lembong
Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyayangkan tak ada calon presiden (Capres) yang membahas kegagalan hilirisasi di dalam Debat Pilpres terakhir pada akhir pekan lalu.
Ia pun menantang debat melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas polemik tersebut.
"Hilirisasi itu konsep yang sangat sesat itu. Saya bisa debat deh sama Luhut Pandjaitan. Terbuka gitu. Saya sama Tom Lembong nih berdua lawan Luhut Pandjaitan dengan Seto," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2024.
Simak lebih jauh tentang Faisal Basri menantang Luhut berdebat di sini.
3. Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar bisa jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.
Adapun besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) tersebut masing-masing Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya atau bila dirapel selama tiga bulan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran. Sementara penambahan subsidi pupuk bagi petani dikucurkan senilai Rp 14 triliun.
Dia menjelaskan, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis. Maksudnya adalah pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.
Simak lebih jauh tentang penjelasan Airlangga soal pemblokiran anggaran kementerian di sini.
<!--more-->
4. Ahok Singgung Bansos Jokowi Mirip Zaman Kerajaan, Ini Rincian Anggaran yang Digelontorkan
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyentil praktik bantuan sosial alias bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu, pembagian bansos hanya terjadi di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja.
“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.
Ahok menegaskan bahwa negara Indonesia seharusnya dibangun atas prinsip keadilan sosial, bukan sekadar memberi bantuan sosial. Konsep itu, kata dia, berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Soekarno.
Simak lebih jauh tentang Ahok sentil bansos Jokowi di sini.
5. Mengapa Penyalahgunaan Bansos Bisa Jadi Pintu Pemakzulan Jokowi?
Di tengah-tengah musim kampanye pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menebar sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada sebagian masyarakat Indonesia. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan pemerintah saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.
Tetapi, penggelontoran bansos ini menjadi sorotan publik karena dikucurkan menjelang Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Salah satunya adalah BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan yang penyalurannya dilakukan mulai Februari 2024. Adapun jumlah BLT akan dirapel antara Januari dan Februari untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 29 Januari 2024 di kantor Kemenko Perekonomian.
Simak lebih jauh tentang penyalahgunaan bansos di sini.