Terkini: Anies Kritik Revolusi Mental Jokowi Meleset Jauh, Ahok Sebut Bansos Mirip Zaman Kerajaan

Selasa, 6 Februari 2024 12:28 WIB

Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan menyampaikan pesan perubahan saat kampanye akbar di Lapangan Reformasi Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang,, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024). (ANTARA/Juraidi)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Selasa, 6 Februari 2024 dimulai dari kritik dari Capres nomor urut satu Anies Baswedan soal gagasan Revolusi Mental ala Jokowi.

Lalu ada berita Faisal Basri menantang Luhut untuk berdebat soal hilirisasi nikel dan penjelasan Menko Airlangga soal pemblokiran dana Kementerian untuk anggaran bansos dan subsidi pupuk. Lalu ada Ahok yang menyebut bansos seperti pada masa kerajaan berkuasa dan alasan penyalahgunaan bansos menjadi pemicu pemakzulan Jokowi.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Kritik Jokowi, Anies Singgung Anjuran Bayar UKT dengan Pinjol: Melesetnya Jauh Sekali dari Spirit Revolusi Mental

Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mengkritik gagasan Revolusi Mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum terlaksana dengan baik.

Advertising
Advertising

Pasalnya, kata Anies, saat ini masih terlihat adanya fenomena 'ordal' atau orang dalam dalam birokrasi. Bahkan, yang belakangan ramai dibicarakan adalah uang kuliah tunggal (UKT) yang mahal dan adanya anjuran dari kampus agar mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk membayar UKT.

Anies menyebutkan, pada awalnya Revolusi Mental ramai dibahas sejak sepuluh tahun lalu, atau pada 2014. "Ada artikel yang ditulis oleh Pak Jokowi tanggal 10 Mei 2014," katanya, saat acara "Desak Anies", di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, 5 Februari 2024.

Simak lebih jauh tentang Anies kritik Revolusi Mental Jokowi di sini.

<!--more-->

2. Faisal Basri Tantang Luhut untuk Debat soal Hilirisasi: Saya Sama Tom Lembong

Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyayangkan tak ada calon presiden (Capres) yang membahas kegagalan hilirisasi di dalam Debat Pilpres terakhir pada akhir pekan lalu.

Ia pun menantang debat melawan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas polemik tersebut.

"Hilirisasi itu konsep yang sangat sesat itu. Saya bisa debat deh sama Luhut Pandjaitan. Terbuka gitu. Saya sama Tom Lembong nih berdua lawan Luhut Pandjaitan dengan Seto," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Januari 2024.

Simak lebih jauh tentang Faisal Basri menantang Luhut berdebat di sini.

3. Airlangga Blak-blakan soal Blokir Rp 50,14 Triliun Dana Kementerian untuk Tambah Bansos dan Subsidi Pupuk

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar bisa jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.

Adapun besaran BLT atau bantuan sosial (Bansos) tersebut masing-masing Rp 200 ribu per penerima setiap bulannya atau bila dirapel selama tiga bulan sebesar Rp 600 ribu per keluarga sasaran. Sementara penambahan subsidi pupuk bagi petani dikucurkan senilai Rp 14 triliun.

Dia menjelaskan, ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatur sumber pendanaan agar alokasi dana BLT Mitigasi Pangan dan subsidi pupuk bisa ditambah. Salah satu cara yang memungkinkan adalah melalui automatic adjustment atau penyesuaian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara otomatis. Maksudnya adalah pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terjadi.

Simak lebih jauh tentang penjelasan Airlangga soal pemblokiran anggaran kementerian di sini.

<!--more-->

4. Ahok Singgung Bansos Jokowi Mirip Zaman Kerajaan, Ini Rincian Anggaran yang Digelontorkan

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyentil praktik bantuan sosial alias bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) itu, pembagian bansos hanya terjadi di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja.

“Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelaskasihani,” kata Ahok dalam pidato di deklarasi Ahokers untuk Ganjar-Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud di Jakarta Pusat, Ahad, 4 Februari 2024.

Ahok menegaskan bahwa negara Indonesia seharusnya dibangun atas prinsip keadilan sosial, bukan sekadar memberi bantuan sosial. Konsep itu, kata dia, berasal dari proklamator Indonesia, yaitu Soekarno.

Simak lebih jauh tentang Ahok sentil bansos Jokowi di sini.

5. Mengapa Penyalahgunaan Bansos Bisa Jadi Pintu Pemakzulan Jokowi?

Di tengah-tengah musim kampanye pemilihan umum presiden atau Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menebar sejumlah bantuan sosial atau bansos kepada sebagian masyarakat Indonesia. Setidaknya, ada dua jenis bansos yang sedang dibagikan pemerintah saat ini. Kedua program bansos tersebut adalah bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan bantuan langsung tunai (BLT) mitigasi risiko pangan.

Tetapi, penggelontoran bansos ini menjadi sorotan publik karena dikucurkan menjelang Pilpres pada 14 Februari 2024 mendatang. Salah satunya adalah BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp 200 ribu per bulan yang penyalurannya dilakukan mulai Februari 2024. Adapun jumlah BLT akan dirapel antara Januari dan Februari untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Karena ini (Januari) sudah hampir selesai, tapi dari Kemensos untuk pengurusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), penggunaan dana, dan appointment terhadap PT Pos,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, 29 Januari 2024 di kantor Kemenko Perekonomian.

Simak lebih jauh tentang penyalahgunaan bansos di sini.

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

2 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

10 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

11 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

13 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

14 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

15 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya