Tanggapi Sri Mulyani, CORE: Konsumsi Swasta di Pemilu Semakin Rendah

Jumat, 2 Februari 2024 11:33 WIB

Pemandangan gedung bertingkat di antara kawasan Sudirman Thamrin, Jakarta, Selasa, 21 November 2023. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 tercatat 4,94 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya mencapai 5,17 persen yoy, atau lebih rendah dari yang diperkirakan. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, menanggapi optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa mencapai 5,2 persen. Menkeu mengatakan angka tersebut didorong oleh aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu).

“Kalau dari CORE, dari kami itu memprediksikan di 2024 pertumbuhan ekonomi itu di 4,9 sampai 5 persen,” ujar Faisal ketika dihubungi Tempo, dikutip Jumat, 2 Februari 2024.

Faisal menjelaskan, Pemilu memang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi RI, setidaknya pada tiga sumber pertumbuhan, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi.

“Dari konsumsi, swasta, nah ini biasanya pada tahun-tahun Pemilu memang cenderung meningkat sejalan dengan tambahan aktivitas untuk penyelenggaraan Pemilu. Apalagi di tahun ini bukan hanya Pilpres tapi juga ada Pilkada,” tuturnya.

Namun, kata Faisal, jika dibandingkan dengan periode sesama Pemilu, konsumsi swasta semakin rendah. “Misalnya dengan periode sebelumnya 5 tahun sebelumnya 2019, 2014, dan seterusnya ke belakang, makin kesini dorongan Pemilu terhadap konsumsi swasta semakin rendah,” kata dia.

Advertising
Advertising

Menurutnya, hal ini dikarenakan model kampanye yang sudah berubah, yaitu mulai mengarah pada media sosial atau platform digital dibandingkan sektor riil untuk kegiatan kampanyenya. “Misalnya bagi-bagi kaos, kemudian acara-acara yang event-nya sangat masif di periode-periode sebelumnya, apalagi kalau kita berbicara 20 tahun lalu.”

Meski begitu, Faisal mengklaim untuk sektor belanja pemerintah tetap ada tambahan alokasi untuk penyelenggaraan Pemilu. Sementara untuk investasi, pada tahun Pemilu biasanya mengalami perlambatan karena para pelaku bisnis atau investor umumnya menahan diri untuk mengambil keputusan yang besar. “Termasuk keputusan untuk investasi baru ini,” ucapnya.

Namun, investasi ini terjadi pada sektor-sektor tertentu dan ada pengecualian bagi sektor-sektor yang memang tidak terpengaruh kondisi Pemilu. “Contohnya, misalnya, hilirisasi yang sekarang digalakkan oleh pemerintah. Artinya dari sisi investasi ada perlambatan di sebagian sektor, tapi di sisi yang lain hilirisasi itu tetap mendorong investasi,” ujar direktur itu.

Dengan demikian, Faisal melihat pertumbuhan ekonomi pada tahun ini relatif stabil. “Tidak makin cepat dan tidak juga makin lambat pertumbuhannya pada tahun pemilu."

Sebelumnya, Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 bisa mencapai 5,2 persen. Angka tersebut sesuai dengan asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pertumbuhan tahun ini, menurutnya juga didorong oleh pemilihan umum.

"Proyeksi pertumbuhan yang kuat pada 2024 terutama didorong aktivitas penyelenggaraan Pemilu," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 30 Januari 2024.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap agenda Pemilu dapat berdampak positif pada aktivitas konsumsi pemerintah dan masyarakat. Dia pun optimistis dampak positif akan terasa dengan berlanjutnya pelaksanaan dan penyelesaian proyek-proyek strategis nasional (PSN) pada 2024 ini.

Meski optimistis, Sri Mulyani mengingatkan bahwa saat ini masih ada berbagai risiko global. Di antaranya soal kecenderungan pelemahan ekonomi dari sejumlah negara utama dunia seperti Tiongkok, serta meningkatnya tensi geopolitik. Ditambah pula dengan fragmentasi global yang juga bisa menciptakan tekanan di berbagai negara.

DEFARA DHANYA | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Tiba-tiba Muncul Bansos Jokowi Berbentuk BLT Rp 600 Ribu, dari Mana Uangnya?

Berita terkait

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

22 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

2 hari lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya