Otorita IKN Ungkap 3 Negara yang Serius Berinvestasi di IKN, Mana Saja?

Rabu, 31 Januari 2024 17:15 WIB

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menanggapi soal investasi asing di IKN yang seringkali diragukan dan disebut tidak pernah ada. Dia pun mengungkap tiga negara yang sudah pasti menjajaki investasi di IKN dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Setahu saya ada tiga yang serius banget, karena buat kami di sini kami cari deal yang paling menguntungkan negara,” ujar Bambang konferensi pers di Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Menurutnya, terdapat tiga negara yang tertarik dalam skema KPBU, yakni Malaysia, Cina, dan Korea Selatan.

Saat ini Bambang mengaku sudah ada sekitar 350 letter of intent (LoI) atau minat investasi yang masuk dari calon investor. LoI tersebut, berasal dari investor dalam negeri maupun investor luar negeri. “Bahwa mereka belum sampai ke groundbreaking ya kita tunggu saja," tuturnya.

Beberapa universitas asing juga dipastikan ada dalam IKN, mulai dari dari Belanda, Finlandia, hingga Inggris.

Namun Bambang menuturkan bahwa investor asing memang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berinvestasi dibandingkan investor domestik.

Advertising
Advertising

"Sebetulnya mereka yang bekerja sama dengan investor domestik ini ada, terutama di chain misalnya hotel-hotel, FIFA, itu contoh. Kemudian, juga ada yang sedang berproses lewat skema KPBU,” kata dia.

Sebelumnya, OIKN mencanangkan target ambisius untuk investasi yang masuk ke IKN di Kalimantan Timur ini. Tahun ini, otorita menargetkan dapat menjaring Rp 100 triliun investasi.

“Target investasi 2024, Rp 100 triliun. Investasi ya, investasi bisa publik bisa swasta,” ujar Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono ketika ditemui di sela-sela acara Nusantara Fair 2024 di Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024.

Bambang menjelaskan target investasi tersebut bisa berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga lembaga non-pemerintah. Ada BUMN, kata Bambang, yang juga akan berinvestasi di IKN.

Sementara per Januari 2024, Bambang mengklaim total investasi yang masuk ke IKN hingga mencapai Rp 47,5 triliun. Untuk investasi yang berasal dari swasta senilai Rp 35,9 triliun.

Pilihan Editor: Dua Bulan Lagi, Stanford University Bakal Groundbreaking Pusat Ekosistem Digital di IKN

Berita terkait

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

50 menit lalu

Polemik Pembebasan Lahan untuk Pembangunan IKN, AMAN Kaltim: Tidak Ada Sosialisasi Sejak Awal

Menurut Ketua Badan Pengurus Harian AMAN Sejak awal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat terdampak

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

4 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

14 jam lalu

Berkas Kasus Bendesa Adat Bali Diduga Peras Pengusaha Rp10 Miliar Dilimpahkan ke Pengadilan

Bendesa Adat Berawa Ketut Riana diduga memeras pengusaha yang membutuhkan rekomendasi perizinan investasi

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

15 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

16 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

21 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

22 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

23 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya