Pemerintah Tak Perlu Moratorium Utang

Reporter

Editor

Kamis, 18 Juni 2009 20:54 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Riset Ekonomi PT Danareksa (Persero) Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat saat ini pemerintah tak perlu melakukan penjadwalan kembali utang. Sebab, moratorium bisa menyebabkan turunnya peringkat utang dan berdampak pada mata uang. "Bisa balik ke 1997 lagi, resikonya terlalu besar," ucap dia.

Pemerintah, lanjutnya, bisa menggunakan simpanan dana pemerintah di Bank
Indonesia untuk membayar utang. Berdasarkan catatannya, jumlah uang pemerintah pada Maret lalu mencapai Rp 172 triliun.

Senada dengan Purbaya, Anton berpendapat penjadwalan kembali pembayaran utang tak mudah dilakukan. "Akan lebih mudah dengan debt swap (pengalihan utang dengan program lain)," kata dia. Penjadwalan bunga, lanjutnya, juga tak mungkin dilakukan karena akan menyebabkan pemerintah default (gagal).

RIEKA RAHADIANA | GRACE GANDHI


Berita terkait

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

8 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

8 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

9 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

51 hari lalu

BI Laporkan Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 144 Miliar

BI mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2024 senilai US$ 144 miliar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

18 Februari 2024

Terpopuler: Makan Siang Gratis Bisa Berujung Utang Luar Negeri, Jadwal dan Cara Pendaftaran CPNS 2024

Berita terpopuler: Program makan siang gratis bisa berujung pada utang luar negeri, jadwal dan cara mendaftar CPNS 2024

Baca Selengkapnya

Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

17 Februari 2024

Ekonom Prediksi Program Makan Siang Gratis Berujung pada Utang Luar Negeri

Ekonom memprediksi, jika program makan siang gratis akan berujung pada penambahan utang luar negeri. Ini alasannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

15 Februari 2024

Terkini: Prabowo-Gibran Unggul Begini Kata Walhi, Bapanas Sebut Bantuan Pangan Beras Kembali Disalurkan

Pasangan Capres dan Cawapres) nomor urut dua Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul di hitung cepat.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

15 Februari 2024

Utang Luar Negeri Naik jadi US$ 407,1 Miliar pada Akhir 2023, Begini Penjelasan Lengkap BI

Bank Indonesia (BI) mengumumkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal keempat tahun 2023 naik menjadi US$ 407,1 miliar.

Baca Selengkapnya

Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

9 Februari 2024

Cadangan Devisa Turun, Disedot Jatuh Tempo Bayar Utang Luar Negeri Pemerintah

Cadangan devisa Indonesia menurun pada bulan pertama 2024 gara-gara pembayaran utang luar negeri. Masih dua kali lipat dari standar internasional.

Baca Selengkapnya

Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

16 Januari 2024

Bank Indonesia Catat Utang Luar Negeri RI Capai Rp 6.230 Triliun

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri RI per November 2023 sebesar US$ 400,9 miliar atau Rp 6.230 triliun.

Baca Selengkapnya