Rekomendasi FITRA untuk Jokowi: Anggaran Publik untuk Rakyat, Bukan untuk Politik Dinasti

Sabtu, 27 Januari 2024 15:37 WIB

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Politisasi penyaluran bantuan sosial (Bansos) makin gencar disorot. Sejumlah pihak mengkritik netralitas aparatur negara dan dugaan pemanfaatan bantuan sosial atau Bansos untuk kepentingan elektoral salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebutkan, ada potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh politik dalam penyaluran Bansos. Pun, survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023, mengindikasikan program Bansos berhasil mengerek kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi, yakni mencapai 77 persen. Keberpihakan Jokowi, pada akhirnya dinilai dapat berdampak substansial pada hajatan lima tahunan ini karena Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

“Kepuasaan rakyat ini menjadi modalitas penting untuk memberikan efek ekor jas pada salah pasangan yang didukung oleh Presiden,” FITRA menyebutkan, dalam keterangan resminya pada Jumat, 26 Januari 2024.

Presiden memiliki kendali atas alokasi anggaran untuk perlindungan sosial dan Bansos. Temuan FITRA menyebutkan, Presiden memiliki sumber daya dalam bentuk alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sepanjang tahun 2019-2024 sebesar Rp 2.668 triliun dan anggaran Bansos pada 2019-2024 sebesar Rp 953,9 triliun. Bahkan, Presiden juga memiliki alokasi anggaran yang bersumber dari BUN (Bendahara Umum Negara) untuk program Bansos Presiden.

Hal itu menjadi masalah ketika program Bansos itu dipolitisir dan disertai seremonial politik yang menguntungkan satu pasangan Capres-Cawapres. Karena itu FITRA menuntut supaya Presiden Jokowi menjunjung tinggi netralitasnya dalam Pemilu 2024 dan memastikan bahwa anggaran publik digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan rakyat, jangan sampai anggaran publik digunakan sebagai gula-gula politik dinasti.

Advertising
Advertising

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Respons Gibran soal Beras Bulog Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran: Nanti Saya Cari

Berita terkait

Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

27 menit lalu

Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Perpecahan Prabowo dan Jokowi Sulit Terjadi, tapi Bukan Tidak Mungkin

48 menit lalu

Pengamat Nilai Perpecahan Prabowo dan Jokowi Sulit Terjadi, tapi Bukan Tidak Mungkin

Pakar politik menilai bukan tidak mungkin Prabowo pisah jalan dengan Jokowi seiring memerintah.

Baca Selengkapnya

Reaksi terhadap Tapera: Pakar UI Sebut Solutif, Serikat Pekerja Tuding Akal-akalan Pemerintah

1 jam lalu

Reaksi terhadap Tapera: Pakar UI Sebut Solutif, Serikat Pekerja Tuding Akal-akalan Pemerintah

Keputusan Presiden Jokowi soal Tapera memicu pro dan kontra. Organisasi buruh ada tegas menolak, pakar ada yang mendukung dan mempertanyakan

Baca Selengkapnya

Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

1 jam lalu

Golkar soal Jokowi jadi Ketum Parpol: Pemilihan pada Munas

Spekulasi mengenai langkah politik Jokowi setelah tak menjabat presiden muncul, mulai dari memimpin Koalisi Besar hingga menjadi penasihat Prabowo.

Baca Selengkapnya

Serikat Pekerja Tekstil Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Akal-akalan Pemerintah

2 jam lalu

Serikat Pekerja Tekstil Tolak Potong Gaji untuk Tapera: Akal-akalan Pemerintah

Tapera hanya akal-akalan pemerintah untuk mengumpulkan dana dari buruh yang dikelola BP Tapera.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

2 jam lalu

Jokowi dan Hadi Tjahjanto Respons soal Dugaan Densus 88 Kuntit Jampidsus

Personel Densus 88 diduga menguntit Jampidsus berujung Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Hadi Djahjanto buka suara. Ini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hadiri Takziah Istri Habib Luthfi bin Yahya

2 jam lalu

Jokowi Hadiri Takziah Istri Habib Luthfi bin Yahya

Jokowi akan menghadiri takziah di rukah duka Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya, istri dari Habib Luthfi bin Yahya.

Baca Selengkapnya

Tanggapi Wacana Nadiem Makarim Soal Student Loan, Ketua BEM UGM: Negara Semakin Lepas Tangan

2 jam lalu

Tanggapi Wacana Nadiem Makarim Soal Student Loan, Ketua BEM UGM: Negara Semakin Lepas Tangan

WacanaNadiem Makarim soal student loan kembali muncul setelah rapat dengan DPR bahas kenaikan UKT. Begini respons Ketua BEM UGM.

Baca Selengkapnya

Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Ketua BEM UGM: Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

3 jam lalu

Nadiem Makarim Batalkan Kenaikan UKT, Ketua BEM UGM: Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Berikut respons Ketua BEM UGM.

Baca Selengkapnya

Tanggapan UKT Batal Naik: UB Kembalikan Kelebihan Bayar, DPR Minta Negara Biayai PTN

4 jam lalu

Tanggapan UKT Batal Naik: UB Kembalikan Kelebihan Bayar, DPR Minta Negara Biayai PTN

Setelah Menteri Nadiem Makarim membatalkan UKT, UB langsung balikkan kelebihan bayar dan DPR minta negara biayai PTN

Baca Selengkapnya