TEMPO.CO, Jakarta - Beredar foto beras SPHP yang dikemas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) ditempeli stiker bergambar kartun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di media sosial X. Beras dalam kemasan kantong plastik berukuran 5 kilogram itu diketahui merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi oleh Perum Bulog. Lantas, apa itu beras SPHP?

Mengapa Ada Beras SHPH?

Dilansir dari situs resmi Bulog, beras SPHP merupakan beras yang diedarkan pemerintah melalui Perum Bulog untuk menekan kenaikan harga beras dalam negeri. Beras SPHP itu sudah tidak lagi didistribusikan dalam kemasan 50 kilogram, melainkan kemasan eceran 5 kilogram guna menghindari kecurangan pedagang yang kerap mengoplos beras murah Bulog dengan merek beras premium lain.

“Jadi berasnya premium, harganya murah, satu kantong Rp 47 ribu, isi 5 kilogram,” kata Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog kala itu, Budi Waseso saat melakukan Grebek Pasar di Pasar Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Klender, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Badan Pangan Nasional lewat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 01/KS.02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023 kemudian memutuskan harga penjualan beras SPHP dari gudang Perum Bulog untuk berbagai wilayah. Untuk Wilayah Jawa, Bali, Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras SPHP sebesar Rp8.300 per kilogram. Sementara wilayah Sumatera (kecuali Sumatera Selatan dan Lampung), Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan sebesar Rp8.600 per kilogram. Adapun wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp8.900 per kilogram.

Distribusi beras SPHP dilakukan dari gudang Perum Bulog ke pasar tradisional, pedagang eceran, toko modern atau swalayan, dan lokasi lainnya yang mudah dijangkau oleh konsumen atau masyarakat umum. Selain itu, penyaluran beras SPHP dapat dilaksanakan oleh anak usaha Perum Bulog dan/atau bekerja sama dengan pihak lain.

Terkait beras SPHP yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan beras berukuran 5 kilogram itu memang mudah disebar oleh Bulog ke berbagai jaringan distributor. Bayu memastikan bukan Bulog yang menempel stiker Prabowo-Gibran di beras SPHP. “Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” ucapnya kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.

Pernah Diisukan Mengandung Plastik

Selain viral karena ditempeli stiker bergambar kartun Prabowo-Gibran, beras SPHP juga sempat menjadi perbincangan. Berdasarkan laporan Tempo, pada Senin, 30 Oktober 2023, dalam sebuah video yang beredar di WhatsApp, beras bulog itu diduga mengandung plastik.

Video tersebut memperlihatkan kemasan beras SPHP dan sebagian isinya yang telah dimasak. Setelah matang, nasi dari beras Bulog itu dikepal menjadi bola kecil dan dilempar ke keramik. Alih-alih menempel dan lengket, nasi itu justru memantul di atas keramik seperti bola plastik.

Menanggapi kabar yang beredar, Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) melakukan pengambilan sampel beras SPHP Bulog dan mengujinya di laboratorium pangan terakreditasi. Pengujian dilakukan untuk menjawab tudingan nasi hasil penanakan beras SPHP yang membal di Kota Binjai, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto merinci, pengujian sampel beras SPHP Bulog yang diduga beras plastik mencakup pengujian profil plastik dalam empat parameter, yaitu uji fisika, kimia, profil plastik, dan plasticizer.

“Berdasarkan keempat parameter pengujian, baik sampel beras dari Kota Bukittinggi maupun sampel beras SPHP Kota Binjai disimpulkan negatif plastik. Kedua sampel secara fisika hancur, tidak terapung, dan tidak meleleh. Secara kimia positif mengandung pati dan keduanya juga negatif profil plastik serta plasticizer,” ujar Andriko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2023.

MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Ekonom Sebut Kerja Sama ITB-Pinjol Danacita Sediakan Cicilan UKT Berpotensi Kredit Macet