TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif dan Ekonom Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia harus transaparan menjelaskan siapa saja investor yang akan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur. Bhima menyebut Bahlil tidak bisa merahasikan daftar investor tersebut karena proyek IKN melibatkan dana dari publik, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Beda misalnya kalo ini murni business to business (B2B). Tapi karena ini sudah melibatkan APBN dan tidak sedikit. Harus ada aspek trapsparansi sehingga publik juga bisa melakukan pengawasan. Itu penting,” ujar Bhima ketika dihubungi Tempo, Jumat, 26 Januari 2024.

Jika pemerintah tidak membuka data, kata Bhima, maka banyak pihak meragukan proyek ini. Apakah IKN benar-benar berjalan sesuai rencana atau tidak. Menurut Bhima, bagian paling krusial dalam proyek ini adalah pelibatan dana APBN yang sangat besar, terutama yang berasal dari utang pemerintah, yang akan ditanggung oleh seluruh pembayar pajak.

"Dengan tidak transparannya siapa yang terlibat dan berapa pendanaannya, maka ini juga menimbulkan keraguan bagi para investor terutama dari negara maju,” kata dia. “Apakah benar ada realisasi investasi yang sudah sangat besar dari sektor swasta? Dan perusahaan apa saja yang terlibat?”

Bhima menjelaskan, beberapa investor terutama dari luar negeri juga mempertimbangkan prinsip keterbukaan dan melihat siapa yang terlibat dalam proyek tersebut.

“Kalo ada perusahaan yang dinilai bermasalah kemudian terlibat di IKN, maka mereka juga akan ragu untuk masuk bergabung ke dalam IKN. Nah itu pentingnya adanya transparansi list itu,” ucapnya.

Bhima menekankan bahwa daftar investor itu sebaiknya dibuka ke publik. Jika tidak serius, kata Bhima, maka investor yang terlibat juga menjadi kurang serius. “Kalau perlu di dalam website Otorita IKN, siapa yang terlibat, berapa komitmen pendanaannya, progresnya sejauh apa, akan membangun apa, itu penting.”

Sebelumnya Bahlil mengklaim investasi swasta sudah terealisasi di IKN. Contoh Konsorsium Nusantara yang berkomitmen menggelontorkan dana sekitar Rp 20-25 triliun. Namun Bahlil mengaku tak bisa membuka rincian investasi dari masing-masing perusahaan dalam konsorsium tersebut.

"Nggak boleh dong saya bongkar (investasi setiap pemilik saham). Sudah gila kali," kata Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian Investasi, Rabu, 24 Januari 2024. "Tapi angka akumulasi ada dong, Rp 25 triliun."

Bahlil merahasiakan daftar investor di IKN itu untuk merespon Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong, yang menyebut investor ogah berinvestasi di IKN. Tom Lembong juga menantang pemerintah menjabarkan nilai investasi setiap investor. Menurut Bahlil, Lembong jangan asal bunyi soal investasi IKN.

DEFARA DHANYA | RIRI RAHAYU

Pilihan Editor: Jadi Topik Panas Luhut Cs vs Tom Lembong, Ini 8 Negara dengan Cadangan Nikel Terbesar di Dunia