TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membagi-bagi bantuan sosial (bansos) pangan menuai berbagai kritikan.

Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN (Tim Pemenangan Anies-Muhaimin) Wijayanto Samirin mengatakan, bansos yang diberikan atas nama paslon merupakan pelanggaran etik berat. "Bansos dilaksanakan dengan uang rakyat. Jika diberikan kepada rakyat diatasnamakan paslon tertentu, ini pelanggaran etik berat," ucapnya kepada Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.

Biasanya, kata Wijayanto, hal-hal seperti ini akan ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, ia menuding bahwa situasi politik saat ini sedang tidak normal. "Tetapi sayangnya, situasi politik kita sedang sangat tidak normal. Inilah konsekuensi jika para tokoh yang berkuasa menghalalkan segala cara untuk tetap berkuasa," katanya.

Wijayanto juga menyoroti statistik impor beras yang melambung setiap menjelang Pemilu. Sepertinya halnya tahun 2023, setahun menuju pesta demokrasi akbar 2024. "Data impor beras ini menarik, melejit sebelum Pemilu."

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton beras. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Pada 2022, jumlah impor beras tercatat 429.210 ton, 2021 sebanyak 407.740 ton, 2020 sebanyak 356.290 ton, dan 444.510 ton pada 2019. Setahun sebelum Pemilu atau pada 2018, Indonesia mengimpor beras sebanyak 2,25 juta ton. Setahun sebelumnya, impor beras hanya 305.274 ton.

"Impor beras selalu melejit sebelum Pemilu, jangan-jangan ada kaitannya dengan pendanaan politik? Tentunya perlu pendalaman lebih lanjut untuk membuktikan, tetapi fakta-fakta seperti ini membuat trust rakyat kepada penguasa tergerus," tutur Wijayanto.

Selanjutnya: Wijayanto berharap bahwa dalam kontestasi politik lima tahunan ini....

• 1
• 2
• Selanjutnya