Gibran vs Mahfud MD, Gibran Sebut Bakal Cabut Izin Perusahaan Tambang Ilegal

Minggu, 21 Januari 2024 23:34 WIB

Foto kombinasi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi pertanyaan soal pertambangan ilegal. Bagaimana strateginya dan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto?

Pertanyaan soal tambang ilegal diberikan kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Namun, cawapres lain dapat menanggapi jawaban Mahfud MD.

"Pertambangan dan perikanan ilegal, serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat, di laut, serta ketidakadilan sosial. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik-praktik illegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam?" tanya moderator saat membacakan pertanyaan dalam Debat Cawapres pada Ahad malam, 21 Januari 2024 yang dipantau secara daring dari YouTube Tempodotco.

Usai Mahfud MD menjawab, Gibran pun memberikan tanggapan. "Prof. Mahfud, dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya. IUP (Izin Usaha Pertambangan)-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel."

Wali Kota Solo itu menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4. Solusi tersebut juga sesuai dengan Pancasila sila keempat dan kelima.

Advertising
Advertising

"Kami ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tutur Gibran.

Lebih lanjut, Gibran menyoroti bahwa pemerintah harus menjalankan Peraturan Menteri Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Dengan begitu, kata dia, perusahaan-perusahaan besar bisa menggandeng usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pengusaha lokal.

"Jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal dan UMKM-UMKM setempat," tutur putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Pilihan Editor: Luhut Rencana Naikkan Pajak Motor Bensin untuk Subsidi LRT dan Kereta Cepat, Mengapa?

Berita terkait

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

19 menit lalu

Apa Saja Tugas Pansel KPK, Bagaimana Aturan Hukumnya?

Jokowi akan mengumumkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK pada Mei ini. Apa saja tugas Pansel KPK?

Baca Selengkapnya

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

27 menit lalu

Agar Tak Jadi Proyek Mangkrak, Jokowi Akan Evaluasi Seluruh PSN dan KEK Juni Mendatang

Presiden Jokowi akan evaluasi PSN dan KEK pada akhir Juni, yang tidak lolos kriteria tidak akan dilanjutkan. Tak ingin bebani pemerintahan berikutnya

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

51 menit lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

57 menit lalu

Kronologi Pria Coba Dekati Presiden Jokowi sebelum Dihentikan Paspampres, Mau Curhat?

Seorang pria berambut cepak mencoba mendekati Presiden Jokowi, yang sedang bicara kepada wartawan, dari arah belakang.

Baca Selengkapnya

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

1 jam lalu

5 Fakta soal Seorang Pria di Konawe Tiba-tiba Hampiri Jokowi dari Belakang

Seorang pria di Konawe, Sultra, secara mendadak menghampiri Jokowi dari belakang. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

1 jam lalu

BPJS Kesehatan: Perumusan Iuran Sistem Kelas Rawat Inap Standar Harus Libatkan Masyarakat

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menyebut pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam menetapkan besaran iuran untuk sistem KRIS

Baca Selengkapnya

Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

1 jam lalu

Prabowo Terima Zayed Medal dari Presiden MBZ

Prabowo mengapresiasi penghargaan yang diberikan UAE. Ia berterima kasih dan merasa terhormat dengan anugerah tersebut.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

1 jam lalu

Jokowi Hapus Kelas BPJS Kesehatan, Nilai Iuran belum Ditentukan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghapus pembagian kelas rawat inap BPJS Kesehatan. Nilai iuran yang baru belum ditentukan.

Baca Selengkapnya

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

1 jam lalu

Sebut Stok Aman Menjelang Idul Adha, Jokowi Tak Khawatir Harga Naik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi optimistis tidak ada lonjakan harga bahan pokok menjelang Idul Adha karena stok pangan aman.

Baca Selengkapnya

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

2 jam lalu

Ditanya soal Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Presiden Jokowi tidak banyak berkomentar mengenai revisi UU MK yang disepakati untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR

Baca Selengkapnya