TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto blak-blakan soal rencana pemerintah melanjutkan program kompor listrik. Sebelumnya, program kompor listrik memang dibatalkan pada 2022 usai menuai polemik.

Ia berujar, program ini akan menjadi program lanjutan dari rice cooker gratis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program kompor listrik akan dimulai dari rumah tangga perumahan menengah ke atas dan apartemen.

"Kami akan mulai dari golongan masyarakat menengah ke atas untuk menggunakan kompor listrik. Sementara masyarakat yang pakai LPG 3 kg diberikan rice cooker," kata Djoko kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan pada Kamis malam, 18 Januari 2024.

Djoko menuturkan, rencana kelanjutan program kompor listrik menjadi arahan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat yang ia ikuti pada Selasa lalu. Ia mengatakan, program ini ditujukan untuk mempercepat transisi energi.

Lebih lanjut, Djoko menuturkan, program kompor listrik akan menjadi program kerja sama antarkementerian. Nantinya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang akan melakukan sosialisasi. Sedangkan produksi kompor listrik akan ditangani Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya: Akan tetapi sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM....

<!--more-->

Akan tetapi sebelumnya, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu menepis kabar kelanjutan program kompor listrik. "Belum terpikirkan. Ini saja dulu (program rice cooker gratis)" kata Jisman ketika ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Kamis, 18 Januari 2024.

Lagipula, kata Jisman, dari uji coba yang pernah dilakukan di Bali, masih ada sejumlah hal yang mesti dievaluasi. Salah satunya karena ada kendala dari alat memasak. "Karena kan harus khusus, tidak sembarangan," tuturnya.

Jisman juga menepis kabar bahwa program kompor listrik bakal menyasar masyarakat kelas menengah ke atas. Ia juga mengatakan penggunaan kompor listrik bagi masyarakat kelas menengah ke atas cukup menjadi imbauan pemerintah. Sebab menurutnya, mereka tidak perlu dibantu negara.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga mengatakan pemerintah tidak perlu buru-buru melanjutkan program kompor listrik. Menurutnya, perlu dilihat kembali urgensi dan tujuan pemerintah menjalankan program ini. Pemerintah, kata dia, perlu riset mendalam agar kebijakan yang diambil bisa lebih efektif.

Daymas juga mengatakan program kompor listrik tidak perlu menjadi program bantuan untuk masyarakat kelas menengah ke atas atau orang kaya. Sebab, kelas ekonomi mampu ini memiliki banyak opsi sumber energi yang bisa dimanfaatkan.

"Orang-orang kaya hanya perlu regulasi pendukung supaya mereka tidak dapat membeli BBM dan LPG bersubsidi yang ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Daymas kepada Tempo, Kamis, 18 Januari 2024.

Pilihan Editor: IHSG Sesi I Menguat 0,11 Persen, Saham GOTO Paling Banyak Diperdagangkan