Disebut Siap Mundur dari Kabinet Jokowi, Ini Respons Pihak Sri Mulyani, Basuki, dan Budi Karya

Jumat, 19 Januari 2024 10:19 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono/ Instagram - @smindrawati

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi disebut siap mundur dari Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Begini respons dari pihak Sri Mulyani, Basuki, dan Budi Karya, seperti dilansir dari Tempo.

Respons pihak Sri Mulyani

Di tengah beredarnya kabar tersebut, Kamis kemarin, 18 Januari 2024, Sri Mulyani absen dalam rapat terbatas kabinet untuk persiapan pangan menjelang Idul Fitri 1455 Hijriah.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara enggan berkomentar mengenai isu mundurnya Sri Mulyani saat ditemui usai rapat di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Januari 2024.

Namun saat dipantau dari akun Instagram resminya, Sri Mulyani tengah mengunjungi Swiss untuk Forum Ekonomi Dunia Davos.

Advertising
Advertising

Di akun media sosial miliknya, eks Managing Director World Bank itu membagikan kegiatan bertemu dengan sejumlah pejabat keuangan dunia.

“Saya mendiskusikan tentang bagaimana membangun integrasi regional ASEAN melalui perekonomian digital,” kata Sri Mulyani dalam unggahan yang dibagikan pada Kamis kemarin, 18 Januari 2024.

Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, enggan menjawab pertanyaan soal isu mundurnya Sri Mulyani dari kabinet Jokowi. Pesan yang dikirim Tempo hanya dibaca dan panggilan telepon tidak dijawab.

Namun sebelumnya Yustinus sempat membantah kabar isu Sri Mulyani mundur. Isu ini sempat viral di media sosial. Melalui unggahannya di media sosial X, Yustinus memastikan Sri Mulyani tak pernah menyatakan mundur dari jabatannya.

"Beredar poster ini. Kami pastikan HOAX," ujar Prastowo dalam akun X resminya @prastow pada Jumat lalu, 5 Januari 2024. "Sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dg penuh tanggung jawab," ujarnya.

Tanggapan Sekretaris KemenPUPR

Sementara itu, Sekretaris Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan baru mendengar kabar rencana mundur Basuki Hadimuljono dari wartawan. Selain itu, dirinya belum bertemu dengan Basuki.

Lebih lanjut, dia pun menganggap kabar tersebut biasa terdengar di tahun politik. "Yang penting PU kerja, dikasih tugas kita laksanakan," ucap Zainal saat ditemui di Senayan, Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2024.

Jubir Kemenhub: Bapak fokus kerja

Juru Bicara (Jubir) Kementerian Perhubungan Adita Irawati menanggapi perihal isu mundurnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dari Kabinet Indonesia Maju jilid II yang dipimpin Presiden Jokowi.

Adita tak membenarkan atau membantah pertanyaan soal mundurnya Budi Karya dari kabinet. "Bapak fokus kerja," ujarnya singkat saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta pada Kamis, 18 Januari 2024.

Adita menyebut, Budi Karya memiliki banyak tugas sebagai Menteri Perhubungan. "Yang saya tahu, Pak Menteri ini fokus untuk menyelesaikan tugas-tugasnya," katanya.

Selanjutnya: Bantahan Istana

<!--more-->

Bantahan Istana

Di tengah isu mundurnya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan seluruh anggota kabinet siap mendukung Jokowi sampai akhir masa jabatan pada tahun ini.

“Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya,” kata Ari melalui pesan singkat pada Kamis, 18 Januari 2024.

Ari enggan berkomentar lebih jauh terkait isu yang disebutnya sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. “Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut,” katanya.

Isu sejumlah menteri siap mundur dari Kabinet Jokowi mencuat setelah ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyatakan telah mendengar kabar tersebut.

Faisal mengatakan ini dalam suatu diskusi bertajuk Political Economic Outlook 2024 yang kemudian diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin, 15 Januari 2024.

Dalam diskusi itu, Faisal mengatakan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan menteri-menteri lain siap mundur dari kabinet Jokowi.

Belakangan, Faisal mengungkapkan sejumlah menteri yang ingin mundur dari kabinet Presiden Jokowi kemungkinan sedang menunggu momentum.

"Nah mereka-mereka itu akan melakukan tindakan (mundur) yang kita harapkan itu, kalau ada momentum," ujar Faisal di sela-sela Aksi Kamisan, Jakarta pada Kamis kemarin, 18 Januari 2024.

Faisal menilai momentum yang ditunggu para menteri dari partai politik berseberangan itu adalah para menteri dari kelompok yang bisa dikategorikan sebagai teknokrat.

"Karena mereka itu memiliki nilai-nilai yang jauh dari kepentingan politik pribadi, karena mereka bukan anggota partai," ucapnya.

Oleh sebab itu, Faisal memandang menteri teknokrat tersebut memiliki nilai-nilai yang ingin dipertahankan. Sehingga kata Faisal, jika dipaksa melakukan atau menjalankan kebijakan yang tidak sesuai, menteri tersebut bisa melawan, bahkan keluar dari kabinet.

VINDRY FLORENTIN | AMELIA RAHIMA | DANIEL A. FAJTRI ANTARA

Pilihan Editor: Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri yang Bakal Mundur dari Kabinet Jokowi Tengah Tunggu Momentum

Berita terkait

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

1 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

1 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

3 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

6 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

15 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

16 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

16 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

18 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

18 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

19 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya