Target Penurunan Tingkat Kemiskinan Ketiga Capres-Cawapres, Ekonom Indef: Apa Saja Strategi dan Programnya?

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Grace gandhi

Kamis, 18 Januari 2024 21:06 WIB

Pedagang melintas di depan baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyoroti target penurunan kemiskinan ketiga pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.

Adapun dalam dokumen visi misinya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) menargetkan tingkat kemiskinan turun dari 9,6 persen menjadi 4-5 persen pada 2029.

Kemudian, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) menargetkan tingkat kemiskinan di bawah 6 persen pada 2029. Terakhir, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) menargetkan tingkat kemiskinan di bawah 2,5 persen pada 2029.
"Dari target variatif ini, kita tidak boleh makan mentah-mentah janji tersebut," kata Abra dalam diskusi publik yang digelar virtual pada Kamis, 18 Januari 2024. "Perlu dielaborasi, apa saja strategi, program, yang akan digunakan masing-masing kandidat untuk menurunkan tingkat kemiskinan."
Abra menuturkan, masalah kemiskinan menjadi isu penting yang perlu dibahas. Terlebih, di beberapa pulau di Indonesia, tingkat kemiskinannya masih tinggi. Misalnya, Maluku dan Papua yang tingkat kemiskinannya di angka 19,6 persen. Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 13,62 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan per Maret 2023 di angka 9,36 persen atau mencakup 25,9 juta orang.
Di sisi lain, pemerintahan era Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024. Akan tetapi faktanya, lanjut Abra, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia masih di angka 1,12 persen pada 2023.
Dibanding negara lain di ASEAN, seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia, Abra mengatakan Indonesia masih tertinggal. Sebab, tingkat kemiskinan ekstrem Thailand sudah di angka 0,62 persen; Vietnam 0,44 persen; dan Malaysia 0,5 persen. Sementara kemiskinan ekstrem Indonesia, dengan pengeluaran US$ 2,15 dolar, masih sebesar 2,88 persen. "Ternyata, ada negara lain yang progresnya lebih baik," kata Abra.
Adapun kemiskinan ekstrem, Abra menjelaskan, merupakan kemiskinan yang parameternya dihitung dari pengeluaran individu. Ia mengatakan, masyarakat termasuk kategori miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739 per orang per hari atau Rp 321.170 per orang per bulan.

Berita terkait

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

PPP Belum Kunjung Bersikap, Sandiaga Berkukuh Dukung Pemerintahan Prabowo

Menurut Sandiaga, dukungan untuk pemerintah sejalan dengan nama PPP.

Baca Selengkapnya

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

5 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

6 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

8 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

9 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

11 jam lalu

Bappenas Libatkan TKN Prabowo-Gibran dalam Pembahasan Teknis Makan Siang Gratis

Menurut Bappenas perencanaan program makan siang gratis akan masuk Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RPJMN 2025-2029

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

11 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

12 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

12 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

12 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya