TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespons kritik yang dilontarkan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, terkait harga proyek yang dinilai lebih mahal dari perusahaan swasta. Kritik tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin di Jakarta Pusat pada 12 Januari 2024.

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Mahendra Sinulingga, menyatakan bahwa kritik tersebut dianggap sebagai dorongan positif untuk melakukan pembenahan dalam struktur dan efisiensi perusahaan pelat merah.

“Ya tidak apa-apa, memang kita benahi kok, kalau tidak efisien ya kita benahi,” kata Arya saat ditemui usai Perayaan Natal bersama Kementerian BUMN dan BUMN Tahun 2023 yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Januari 2024.

Meskipun mengakui adanya perlu pembenahan, Arya menegaskan bahwa banyak BUMN yang telah berhasil mencapai tingkat efisiensi yang cukup saat melaksanakan proyek-proyek pemerintah.

Ia menyebut bahwa sejumlah BUMN berhasil memenangkan tender di luar negeri, termasuk di Filipina. “Ada yang efisien juga, terbukti mereka juga ada yang menang tender di Filipina,” Arya melanjutkan.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memberikan kritik terhadap kinerja buruk beberapa BUMN. Ia mencontohkan pengalaman saat membangun kampus dan rumah sakit, di mana perusahaan BUMN memberikan anggaran yang tinggi dan waktu pengerjaan yang lebih lama dibandingkan swasta.

“Maaf aja, kadang-kadang si pimpinan BUMN mungkin keenakan, mungkin dia dipasang di situ karena ada backing, kira-kira, ada sponsornya,” Prabowo mengungkapkan dalam acara Dialog Capres Bersama Kadin.

Ia lebih lanjut juga menegaskan bahwa dalam menentukan pemenang tender, transparansi, efisiensi, dan kualitas harus menjadi prioritas utama. Ia mempersilakan kementerian atau lembaga untuk menggandeng baik BUMN maupun swasta dalam proyeknya, dengan catatan bahwa BUMN harus beroperasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Competition is good. Silakan kompetisi, efisiensi, transparansi kualitas, silakan,” Prabowo menambahkan. Ia juga menyarankan agar jika direksi BUMN tidak bekerja dengan baik, tidak hanya diganti, tetapi juga dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan.

Pilihan Editor: Besok Groundbreaking Keempat IKN: 2 Proyek BUMN, 4 Swasta, 4 Lembaga Negara