TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan, calon presiden (Capres) nomor urut 1 menegaskan tentang praktik pungli yang marak terjadi di badan usaha milik negara atau BUMN. Anies mengungkapkan jika praktik pungutan liar atau Pungli BUMN dikendalikan oleh aktor tertentu, menurutnya hal ini bisa diatasi dengan mengoreksi sistem di dalamnya.

“Satu, adalah koreksi di tingkat sistem. Ada jenis-jenis Pungli yang sebenarnya sistemik, yang dikoreksinya di sistem. Kedua, adalah terkait dengan aktor,” Anies menuturkan, saat ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin, Menuju Indonesia Emas 2045, yang digelar di Djakarta Theater, pada Kamis, 11 Januari 2024.

Anies merinci, jika masalah aktor Pungli tidak bisa jika hanya diselesaikan oleh pemerintah. Butuh peran swasta, termasuk pengusaha.

“Yang lebih tau Pungli adalah pelaku usaha, di mana terjadinya Pungli, kapan terjadinya Pungli, berapa besar terjadi Pungli,” Anies melanjutkan.

Menurutnya, kolaborasi di dunia usaha lagi-lagi diperlukan untuk melihat celah masalah yang harus dibenahi. Anies optimis, jika Pungli bisa diberantas maka bisa mendukung dunia usaha lebih sehat. Ia mengajak pelaku usaha untuk bersama-sama sadar memberantas Pungli.

“Lagi-lagi kolaborasi dengan dunia usaha untuk menunjukkan lubang-lubang yang harus dikoreksi, praktik Pungli yang harus diberantas.” ujar Anies.

Kamis, 11 Januari 2024, Kadin Indonesia bersama Kadin DKI Jakarta menggelar dialog bersama ketiga Capres yang mengangkat tema 'Menuju Indonesia Emas 2045'. Berlokasi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Dialog pada hari ini dihadiri capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Sementara, dialog bersama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto digelar pada Jumat, 12 Januari 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sebagai peserta Pilpres 2024. Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Prabowo Kritik Kinerja Buruk BUMN: Pimpinannya Keenakan