TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meminta kenaikan tunjangan kinerja atau tukin kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Agus menyebut, pihaknya meminta kenaikan tukin hingga 80 persen.

"Seperti yang disampaikan menteri PAN RB, kita harapkan tukin TNI ada kenaikan dari 70 persen menjadi 80 persen," ujar Agus dalam keterangannya usai pertemuan dengan Menpan RB di Kantor Kemenpan RB pada Kamis, 11 Januari 2024.

Agus menyebut, berdasarkan hasil pertemuan dengan menpan RB, pihaknya bakal melakukan sejumlah upaya peningkatan kinerja agar tukin TNI dapat naik. Pertama, Agus bakal terus melakukan efisiensi sistem kerja dengan menurunkan status bintang tiga menjadi bintang dua.

"Kita juga melihat kan beban kerja yang dilakukan oleh kesatuan tersebut. Ada juga penurunan status dari bintang tiga jadi bintang dua (contohnya) kepala RSPAD dan Puspomad," kata Agus.

Selain efisiensi sistem kinerja, pihaknya juga akan mempercepat pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat seperti penanganan stunting, membangun Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Program kesejahteraan masyarakat, kata Agus, bakal berpengaruh pada peningkatan kinerja dan tingkat tukin yang diberikan ke TNI.

"Tentunya ini nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan bawah. Dalam hal ini untuk membantu percepatan pembangunan atau kesejahteraan masyarakat seperti membantu stanting kemudian pembangunan RTLH dan sebagainya. Sehingga akan meningkatkan kinerja dan akan berpengaruh pada tingkat tukin yang akan dinaikkan oleh pemerintah," ujar Agus.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyebut pihaknya bakal mengabulkan permintaan tersebut dengan sejumlah syarat agar dipenuhi terlebih dulu.

"Kami membahas bagaimana kesejahteraan prajurit TNI khususnya ASN yang ada di TNI. Maka, tadi (Panglima TNI) mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja. Dari sisi nilai bertahap. Ini sudah naik tinggal sedikit lagi nanti ada koordinasi," ujar Anas.

Anas mengatakan, TNI harus melakukan perbaikan proses bisnis agar kenaikan tukin dapat diproses oleh Kemenpan RB. "(Kenaikan) tunjangan akan kita berikan jika ada perbaikan proses bisnis," ujarnya.

TNI, kata Anas, juga perlu melakukan perbaikan sistem kerja agar lebih efisien. Tumpang tindih jabatan maupun tugas yang ada di TNI juga perlu dihapus. dihapus. "Kemudian ada perbaikan sistem kerja yang ada di dalam rangka efisiensi termasuk tumpang tindih dan ini telah dilakukan sehingga dengan demikian mudah-mudahan tidak lama akan segera kami usulkan terkait dengan proses tunjangan kinerja di TNI," ucapnya.

Selaini tu, TNI perlu melakukan percepatan program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di masyarakat. Program ini nantinya dapat meningkatkan poin reformasi birokrasi (RB) dari TNI. "Tinggal ini (program bantuan) disistematisasi sehingga ke depan akan menjadi poin mendorong RB-nya naik dan tunjangan kinerja TNI akan segera naik," ujarnya.

Anas pun mendorong TNI untuk melakukan belanja di e-katalog milik pemerintah. Dengan belanja di e-katalog yang semakin tinggi, maka penilaian RB juga akan semakin meningkat.

"Termasuk belanja belanja TNI lewat e-katalog lebih banyak lagi karena data dari LKPP langsung nyambung ke RB. Ini arahan presiden untuk belanja di e-katalog, sehingga nanti belanja TNI di e-katalog semakin tinggi akan berpengaruh di penilaian RB," kata Anas.

Pilihan Editor: Bahlil Minta Tukin Pegawainya Naik, Jokowi: Saya Enggak Senang Kok Diungkap Secara Terbuka