Anies Baswedan Persoalkan Prabowo Beli Pesawat Bekas, Jusuf Kalla: Harganya Kemahalan

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 11 Januari 2024 07:33 WIB

Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menggelar konferensi pers ihwal penampilan debat capres ketiga di kediamannya, Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan pembelian pesawat bekas yang dipermasalahkan dalam debat ketiga Pilpres 2024 adalah pesawat bekas yang harganya yang terlalu tinggi. Pasalnya, pesawat yang sudah berusia 25 tahun dibeli dengan harga selangit.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa dengan harga tersebut tentu sangat tidak laik mengingat teknologi yang didapatkan juga telah tertinggal jauh, karena masih memakai teknologi tahun pembuatannya.

"Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda, kalau ini kan harganya rata-rata Rp 1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Jusuf Kalla mengatakan bahwa Indonesia tidak kali ini saja membeli pesawat bekas namun dengan harga jauh lebih murah, tidak seperti saat ini.

"Saya kira pemerintah kan tidak satu kali ini beli bekas, tapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya apalagi kalau sudah tua," katanya.

Advertising
Advertising

Jusuf Kalla menambahkan bahwa ketika orang ingin membeli pesawat yang diukur ada dua, yaitu umur dan jam terbangnya. Untuk umur ini sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.

"Kalau beli baru pasti teknologi baru. Di samping itu jam terbangnya berapa, semua ada aturannya kalau pesawat terbang, yang penting itu," katanya.

Sebelumnya, Calon Presiden (Capres) RI Anies Baswedan mengatakan bahwa pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) harus berdasarkan kebutuhan terkini di Indonesia, bukan karena selera dari Menteri Pertahanan.

Ia menjelaskan bahwa negara butuh sistem pertahanan yang nyata dan sedang terjadi, baik secara global maupun domestik atau dalam negeri, sehingga penguatan alutsista harus sesuai dengan kondisi yang terjadi kini.

"Ancaman ini seperti peretasan, penipuan online, judi online, dan terorisme. Jadi, itu semua butuh perhatian dan bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan preferensi masa lalu, melainkan untuk kebutuhan masa depan," kata Anies.

Tema debat ketiga yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Minggu (7/1), meliputi pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pilihan Editor: Dikeluhkan UMKM, Semua Calon Presiden Bantah Gunakan Alat Peraga Kampanye Impor

Berita terkait

HUT Dekranas di Solo Signifikan Dongkrak Okupansi Hotel dan Penjualan Restoran

3 jam lalu

HUT Dekranas di Solo Signifikan Dongkrak Okupansi Hotel dan Penjualan Restoran

Solo Paragon Hotel & Residences memberikan penawaran eksklusif untuk pemesanan langsung.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

4 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

8 jam lalu

Kata Bambang Soesatyo soal Potensi Gibran Jadi Ketua Umum Golkar

Bambang Soesatyo mengatakan Partai Golkar secara prinsip menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin masuk partainya, termasuk Gibran.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

10 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

14 jam lalu

Alasan Teguh Prakosa Singgung Soal Stunting Saat Daftar ke PDIP untuk Pilkada Solo

Teguh Prakosa mengakui mendapat dukungan penuh dari akar rumput PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo 2024.

Baca Selengkapnya

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

17 jam lalu

Gibran Tak Setuju Larangan Study Tour Sekolah Pasca Kecelakaan Maut SMK Lingga Kencana

Menurut Gibran, yang diperlukan adalah uji kelayakan kendaraan yang digunakan, bukan melarang adanya study tour.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 hari lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

1 hari lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya