Dikeluhkan UMKM, Semua Calon Presiden Bantah Gunakan Alat Peraga Kampanye Impor

Rabu, 10 Januari 2024 22:30 WIB

Pejalan kaki melintasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang tertutup oleh alat peraga kampanye Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 27 Desember 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga

TEMPO.CO, Jakarta - Tim sukses tiga calon presiden dan wakil presiden kompak membantah telah menggunakan alat peraga kampanye impor. Ketiganya mengklaim hanya memesan dan menggunakan atribut seperti kaos, spanduk, dan bendera, yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal, bukan barang impor.

Menurut Bobby Gafur Umar, Wakil Bendahara Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mereka menggunakan atribut produksi lokal yang melibatkan vendor-vendor level UMKM.

"Kami pasangan calon nomor 2 punya program pemakaian produk dalam negeri. Kami mengoptimalkan produk dalam negeri," kata Bobby dalam Press Conference Dialog Capres Bersama Kadin di Djakarta Theatre pada Rabu, 10 Januari 2024.

Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md juga mengklaim bahwa mereka menggunakan atribut kampanye produk lokal buatan UMKM. Menurut Deputi Operasi 247 TPN Denon Prawiraatmadja, TPN menggunakan APK dari para relawan swadaya. "

"Kami justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (Tim Pemenangan Daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK (alat peraga kampanye)," Denon menegaskan.

Advertising
Advertising

Sebelumnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dicurhati UMKM sektor konveksi karena mereka tidak banyak menikmati kue bisnis alat peraga kampanye dalam Pemilu 2024 kali ini. Salah satu penyebabnya diduga banyak APK dibeli dari marketplace yang merupakan produk impor.

"Pemilu lalu banyak pesanan barang ke UMKM. Sekarang pemesanan ke e-commerce, dan kita tahu e-commerce itu barang-barangnya dari luar negeri. Yang dari UMKM hanya sedikit," Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius menuturkan di Kantor Kemenkop UKM, Senin, 8 Januari 2024.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN, Wijayanto Samirin, mengklaim kalau Paslon 1 justru belum banyak memesan alat kampanye. Menurut Samirin, keluhan UMKM bisa dijadikan ide bagus, agar APK kampanye Pemilu 2024 memprioritas produk UMKM dalam negeri.

"Kami belum pernah pesan banyak APK. Saya rasa itu bukan pertanyaan, tapi ide bagus," ujar Samirin.

Adinda Jasmine Prasetyo | Riri Rahayu

Pilihan Editor: Iklan Kampanye Beralih ke Digital, Omzet Pengusaha Konveksi dan Sablon Anjlok 90 Persen

Berita terkait

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

36 menit lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

22 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

1 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

1 hari lalu

Politikus PDIP Soroti Masalah Efisiensi Pemerintahan saat Bahas Revisi UU Kementerian Negara

Sturman Panjaitan, menyoroti soali efisiensi pemerintahan ke depan dalam pembahasan revisi UU Kementerian Negara

Baca Selengkapnya

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

2 hari lalu

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

Eks Ketua Timses Anies-Muhaimin Jawa Timur Thoriqul Haq telah mendapat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang.

Baca Selengkapnya

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Enam PSN Sektor Transportasi Tak Selesai Tahun Ini, Diteruskan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan ada sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN sektor transportasi yang belum bisa diselesaikan tahun ini.

Baca Selengkapnya

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

2 hari lalu

Berita Terkini: Kritik Jatam Terhadap Rencana Bagi-Bagi IUP untuk Ormas sampai TKN Prabowo-Gibran Evaluasi Rencana Menaikkan PPN Sampai 12 Persen

Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa sore, 14 Mei 2024

Baca Selengkapnya

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

3 hari lalu

TKN Prabowo-Gibran Siapkan Strategi Kerek Rasio Pajak, Perlu Evaluasi Rencana Kenaikan PPN 12 Persen

TKN Prabowo-Gibran tengah kaji kenaikan PPN menjadi 12 persen, apakah memberi manfaat atau kerugian netto terhadap perekonomian?

Baca Selengkapnya

Warteg Berpeluang Ikut Program Makan Siang Gratis, Kowantara: Momentum Meningkatkan Kualitas Menu

3 hari lalu

Warteg Berpeluang Ikut Program Makan Siang Gratis, Kowantara: Momentum Meningkatkan Kualitas Menu

Kowantara menyatakan keterlibatan warteg dalam program makan siang gratis berpotensi mengerek pendapatan.

Baca Selengkapnya