Kadin DKI Jakarta: Capres Harus Perhatikan Masalah Pungli dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah

Rabu, 10 Januari 2024 16:56 WIB

(dari kiri ke kanan) Carmelita Hartoto Waketum Bid. Investasi Kadin Indonesia, Anindya Bakrie PIh Ketum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Waketum Koor. Bid. Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri, Wijayanto Samirin Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin, Diana Dewi Ketum Kadin DKI Jakarta, Denon Prawiraatmadja Deputi Operasi 247 TPN Ganjar-Mahfud dalam Press Conference Dialog Capres Bersama Kadin Menuju Indonesia Emas 2045, di Djakarta Theatre pada Rabu, 10 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menegaskan kepada calon presiden (capres) yang akan terpilih pada Pemilu 2024 agar lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, menuturkan jika ketimpangan pembangunan ekonomi di berbagai daerah masih terjadi akibat perbedaan regulasi perizinan usaha.

"Kami selalu mendapatkan kebijakan-kebijakan yang terkadang berbeda dengan kebijakan pusat," Diana menuturkan, dalam Press Conference Dialog Capres Bersama Kadin yang diselenggarakan di Djakarta Theatre pada Rabu, 10 Januari 2024.

Menurutnya proses perizinan berusaha di setiap daerah masih diatur oleh regulasi yang berbeda-beda dan menciptakan kesenjangan serta menghambat tercapainya pembangunan ekonomi yang merata.

Diana menjelaskan bahwa situasi ini juga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi. Dampaknya, banyak dari mereka memilih untuk relokasi ke wilayah yang memiliki infrastruktur dan regulasi yang lebih kondusif.

Advertising
Advertising

"Pemerintah pusat harus benar-benar memperhatikan kebijakan dari pemerintah daerah yang dikeluarkan, walaupun sekarang ini ada otonomi daerah,” kata dia seraya menegaskan perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.

Selain perbedaan kebijakan perizinan berusaha, masalah pungutan liar (pungli) juga menjadi masalah utama. Banyak investor yang mengeluhkan masih adanya praktik pungutan liar di tingkat daerah, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan tertentu.

"Pemerintah pusat ada kebijakan apapun pemerintah daerah harus mengikuti itu dan yang kami rasakan ternyata, banyak sekali pungli di daerah," kata dia.

Kadin DKI Jakarta berharap, capres yang akan terpilih untuk memprioritaskan pembangunan kota sebagai salah satu pilar penunjang pertumbuhan ekonomi. "Jadi, kami mengharapkan visi pembangunan dari sudut pandang pemerataan dan berkeadilan di setiap kota atau kabupaten.”

Kadin Indonesia bersama Kadin DKI Jakarta akan menggelar dialog bersama ketiga capres yang mengangkat tema 'Menuju Indonesia Emas 2045'. Dialog Kadin bersama ketiga capres dijadwalkan akan digelar besok, Kamis, 11 Januari 2024 pukul 11.00 WIB, berlokasi di Djakarta Theater, Jakarta Pusat. Dialog ini akan terbagi menjadi tiga sesi untuk ketiga capres, untuk menyampaikan pandangan dan gagasan ekonomi mereka untuk pembangunan Indonesia.

Pilihan Editor: Terkini: Pengamat Ungkap Masalah PT TMI yang Dikritik Anies Baswedan, Kubu Prabowo Bela UU Cipta Kerja

Berita terkait

Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

4 jam lalu

Jalan Nasional Sumatera Barat Putus Diterjang Banjir, Pasokan Logistik Terancam

Banjir menyebabkan jalan nasional di Sumatera Barat terputus. Kadin khawatir akan terjadi ancaman pada pasokan komoditas.

Baca Selengkapnya

Mengintip Keindahan Titik Nol Pantai Bira di Bulukumba yang Sempat Viral karena Pungli

4 hari lalu

Mengintip Keindahan Titik Nol Pantai Bira di Bulukumba yang Sempat Viral karena Pungli

Terletak di titik ujung paling selatan Tanjung Bira, Titik Nol Pantai Bira ditandai dengan Tugu Titik Nol Sulawesi yang berbentuk perahu pinisi.

Baca Selengkapnya

Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

5 hari lalu

Viral Anggota TNI jadi Korban, Begini Cara Menghadapi Pungli di Jalan

Cara menghadapi pungli di jalan bisa menghubungi call center 110 kepolisian.

Baca Selengkapnya

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

5 hari lalu

Viral Pungli di Tempat Wisata, Sandiaga Uno Tawarkan Solusi Ini

Menteri Sandiaga Uno mengatakan pelaku pungli harus mendapatkan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca Selengkapnya

Kadin Indonesia Bentuk Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis

5 hari lalu

Kadin Indonesia Bentuk Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis

Kadin Indonesia fasilitasi penyelesaian sengketa bisnis lewat lembaga mediasi baru. Layanan ini gratis bagi UMKM.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

6 hari lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

7 hari lalu

PPP Sebut Achmad Baidowi Cocok Dampingi Khofifah di Pilgub Jawa Timur, Ini Profilnya

PPP sodorkan Achmad Baidow mendampingi Khofifah Indar Parawansa yang maju untuk periode kedua Pilgub Jawa Timur. Begini sosoknya?

Baca Selengkapnya

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

7 hari lalu

Jelang Singapore International Water Week, Kadin: Masih Banyak Populasi di RI yang Tak Punya Akses Air Bersih

Kadin menggelar panel diskusi sebagai rangkaian dari SIWW 2024. Akses terhadap air bersih masih menjadi tantangan sejumlah wilayah di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

9 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

11 hari lalu

Kadin Ingatkan Pemerintah Hati-hati Membentuk Badan Otorita Penerimaan Negara

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah agar berhati-hati dalam pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara.

Baca Selengkapnya